jpnn.com, SURABAYA - Humas DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi protes langkah Pemkot Surabaya yang menutup Pasar Keputran Surabaya selama satu pekan.
Penutupan itu dilakukan sebelumnya karena ada pedagang pasar yang positif covid-19.
BACA JUGA: Operasi Masker Digelar, Puluhan Pedagang Pasar Keputran Surabaya Dinyatakan Reaktif Covid-19
Menurutnya, transaksi jual beli bisa tetap dilakukan di pasar tradisional dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga tidak perlu berlebihan seperti yang dilakukan pemkot dengan menutup selama seminggu.
“Hal itu akan jauh lebih efektif untuk dikunjungi dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Karena ada 92% pasar yang aman untuk dikunjungi saat ini, termasuk Pasar Keputran Surabaya,” tuturnya saat dihubungi, Jumat (24/7)
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Amien Rais Curhat Blak-blakan, KKSB Kibar Merah Putih, Ampun Pak Presiden
Menurutnya, penutupan Pasar Keputran yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah sebuah langkah tergesa-gesa.
“Ekonomi kita sudah anjlok. Jangan karena 37 orang, atau 1 orang terpapar, lantas pasar ditutup, Ini akan menjadi beban untuk pemda terkait,” sambung Reynaldi.
BACA JUGA: Simak! Penjelasan Iqbal Terkait Perayaan IdulAdha di Tengah Pandemi Covid-19
Menurutnya, masih banyak cara lain yang bisa diambil oleh Pemkot, mulai dari melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada saat jam operasional pasar tutup,.
Kemudian, dilakukan isolasi mandiri jika ada yang terjangkit, membawa pasien ke RS rujukan, dan sterilisasi lapak si terjangkitnya.
Bukan menutup aktivitas pasar seluruhnya, yang tentunya akan mematikan laju perputaran ekonomi.
Reynaldi juga memberikan penegasan, terkait pentingnya koordinasi antara pihak pasar dengan pemerintah daerah/kota.
Karena dengan adanya komunikasi yang intens, maka akan bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Contoh Pasar Raya Padang Sumbar, Pemkot dan pedagang pasarnya melakukan komunikasi yang intens. Juga ada Pasar Bendo Trenggalek, terdapat sekat plastik antara pedagang dan pembeli yang sudah diatur sedemikian rupa, dan itu hasil komunikasi intens juga dengan Pemda-nya. Terakhir Pasar Besar Kota Salatiga, ini juga komunikasi intens dengan pemda, dengan dilakukannya pengaturan jarak 1 sampai 1.5 meter antar lapak,” jelasnya.
Terakhir, dia meminta agar Pemkot Surabaya juga lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan.
Pasalnya, keputusan sepihak yang diambil, tanpa melibatkan pedagang pasar dalam proses pengambilan kebijakan, maka diyakini oleh Reynaldi bahwa hal itu tidak akan efektif dan sia-sia belaka.
“Tak hanya protokol kesehatan saja yang perlu diketatkan, tetapi juga edukasi yang masif ke pedagang pasar harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya pemda/pemkot, juga beberapa BUMD, perlu melaksanakan hal ini dan dikampanyekan akan bahaya dari Covid-19 ini,” pungkas Reynaldi. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia