jpnn.com - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sesjen MPR) Ma'ruf Cahyono mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi.
Menurut dia, dalam melakukan reformasi birokrasi itu, diperlukan peran utama para pegawai. "Kami memerlukan orang-orang yang mempunyai integritas, kepribadian yang baik, yang pada gilirannya menjadikan para pegawai menjadi professional,” kata Ma'ruf di ruang kerjanya, lantai 5, gedung Nusantara III, komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
BACA JUGA: Ketua MPR: Setop Merasa Paling Pancasila
Menurut dia, untuk membentuk sikap dan sifat tersebut maka diperlukan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Alumni Universitas Jenderal Soedirman itu mengatakan sehat fisik saja tidak cukup. Pun demikian, sehat rohani kalau fisiknya tak mendukung juga tak cukup. “Jadi harus ada keseimbangan dua-duanya,” tegasnya.
Karena itu Ma'ruf mengatakan, Sekretariat Jenderal MPR tidak ingin ada sumber daya manusia (SDM) yang fisik dan psikis tidak sehat karena faktor-faktor kecanduan atau ketergantungan narkoba.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pemimpin Harus Jadi Teladan Berperilaku Pancasila
"Narkoba merusak segala macam hal, dari mulai dedikasi, emosi, kejiwaan dan lainnya. Bila terkena bahaya narkoba akan membuat kontraproduktif dengan penyelenggaraan kerja di lingkungan Setjen MPR,” katanya.
Berangkat dari persoalan itu, Setjen MPR melakukan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Rabu (7/6) kemarin di gedung MPR. Penyuluhan diberikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen MPR. Penyuluhan ini sebagai upaya preventif agar SDM jangan sampai ada kecanduan atau ketergantungan narkoba. “Dengan penyuluhan diharapkan bahaya narkoba dapat dihindari,” tegasnya.
BACA JUGA: Yakinlah, Perilaku Pancasila Selalu Disinari Cahaya Ilahi
Dia menegaskan, penyuluhan diadakan bukan karena ada yang kecanduan atau mengkonsumsi tetapi karena upaya pencegahan. “Jangan sampai terjadi penggunaan narkoba karena sangat merusak,” paparnya.
Pencegahan ini juga sebagai upaya membuat Setjen MPR menjadi wilayah yang bebas dan bersih dari narkoba. "Selama ini tidak ada pegawai yang terkena bahaya narkoba,” ungkap pria asal Purwokerto, Jawa Tengah itu.
Dia mengingatkan, sanksi bila terkena persoalan narkoba sangat berat untuk pegawai negeri sipil (PNS). Sanksinya berat sekali karana narmoba merupakan kejahatan luar biasa yang dilarang oleh negara. "Kalau mengonsumsi narkoba, dia harus diberhentikan," kata Ma'ruf.
Dia mendukung kebijakan pemerintah utamanya BNN, yang gencar mencegah dan memberantas narkoba. “Jangan sampai di MPR terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang buruk,” ucapnya.
Karena itu dengan adanya pemahaman bahaya soal barang laknat itu, jangan sampai di lingkungan Setjen MPR terjadi persoalan narkoba. "Jangan sampai kena bahaya narkoba. Kami mendukung sepenuhnya BNN untuk sukses dalam menjalankan misinya,” papar Ma'ruf. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Sesjen MPR: Kami Mencanangkan Setjen MPR Bebas Narkoba
Redaktur & Reporter : Boy