jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara di rumah dinasnya, di Semarang, Jumat (11/2).
Ganjar dan Komnas HAM mengagendakan tiga hal untuk menyelesaikan polemik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
BACA JUGA: Irjen Luthfi Tegaskan Polisi Pendamping Petugas Pengukuran di Desa Wadas Sudah Ditarik
Orang nomor satu di Jateng itu menuturkan ketiga agenda itu, yakni evaluasi teknis, pendekatan agar tidak terjadi kekerasan, dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun.
Ganjar menjelaskan evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mengerjakan.
BACA JUGA: Polda Jateng Bantah Kabar Polisi Menahan Warga Desa Wadas
"Insyaallah kami akan masuk. Saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk, itu bagus. Nanti, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kami minta untuk masuk," ujar Ganjar seusai bertemu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Oleh karena itu, Ganjar akan kembali mengunjungi Desa Wadas dalam waktu dekat. Hal itu dalam rangka membangun komunikasi dengan warga setempat.
BACA JUGA: Ganjar Minta Maaf Setelah Kejadian di Desa Wadas, Begini Respons PSI
"Kami juga akan coba 'ngobrol' dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi," ujar mantan wakil ketua Komisi II DPR itu.
Lebih lanjut Ganjar berterima kasih kepada Komnas HAM yang terus memberikan masukan kepadanya, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama Imam Aziz.
"Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang untuk dipahami warga Wadas," kata Ganjar Pranowo.
Beka Ulung Hapsara mengapresiasi sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas dengan baik.
Dia menambahkan Komnas HAM terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemerintah Provinsi Jateng dengan warga Desa Wadas.
"Pak Gubernur komitmen untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," kata Beka Ulung Hapsara. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy