jpnn.com, MEDAN - Angka pengangguran terbuka di Sumatera Utara (Sumut) dalam kurun waktu setahun mengalami kenaikan.
Pada periode Agustus 2016 hingga Agustus 2017 totalnya saja mencapai 5 ribu orang atau dari 372 ribu menjadi 377 ribu orang.
BACA JUGA: SMK Tidak Layak Terancam Digabung
Sementara untuk angkatan kerja bertambah 380 ribu orang tahun ini menjadi 6,74 juta orang.
Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Sry Linda Murni menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,60 persen pada Agustus 2017, menurun jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 5,84 persen.
BACA JUGA: BPS: Dua Kemungkinan Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkat
Sementara, jumlah penduduk yang bekerja di Sumut mencapai 6,36 juta orang naik sebanyak 250 ribu orang dibandingkan pada 2017 5,99 juta orang.
“Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2017 sebesar 5,60 persen, mengalami penurunan sebesar 0,24 poin dibanding TPT Agustus 2016, yang sebesar 5,84 persen,” ujar Murni, Kamis (9/11).
BACA JUGA: Sempat Prihatin, Jabar Kampiun Piala Soeratin
Penurunan tingkat pengangguran tersebut diduga karena berkembangnya perdagangan ritail mini market, terutama di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang dan Serdang Bedagai serta Binjai dan beberapa kota lainnya. Peningkatan buruh juga terjadi di sektor lain seperti kontruksi dan Jasa.
“Di sektor konstruksi terjadi penyerapan tenaga kerja besar-besaran dalam penyelesaian proyek Jalan Tol Medan-Binjai-Medan-Deli Serdang-Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi yang mengejar target selesai akhir 2017,” sebutnya.
Selain itu disampaikannya bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu mencapai 37,53 persen pada Agustus 2017, tetapi jika dibandingkan dengan bulan yang sama 2016 maka terjadi penurunan 6,97 poin jika dibandingkan persentase penduduk yang bekerja di sector ini pada Agustus 2016 sebesar 44,50 persen.
Sedangkan sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi dan beberapa sektor lain mengalami kenaikan.
Pun begitu, sektor pertanian juga mengalami penurunan cukup besar, mencapai 6,97 poin, dari 44,50 persen pada Agustus 2016 menjadi 37,53 persen pada bulan yang sama tahun ini.
Penurunan ini diduga disebabkan pengaruh musim tanam dan musim panen. Pada saat tidak musim tanam dan panen biasanya pekerja akan beralih ke sektor lain seperti sektor perdagangan dan lainnya, yang biasanya sebagai pekerja bebas.
Hal lain yang juga menjadi perhatian pihaknya yakni selama kurun waktu Agustus 2016-2017, penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, mengalami peningkatan besar yaitu bertambah sebesar 4,03 poin atau 315 ribu orang.
Utamanya peningkatan tersebut ada di sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi. Begitu juga dengan penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas bertambah sebanyak 104 ribu orang.
Sementara jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang SD ke bawah masih mendominasi dengan persentase 30,02 persen atau sebesar 1.911 (menurun) dari total 6,3 juta penduduk yang bekerja untuk seluruh jenjang pendidikan. Sedangkan yang terkecil adalah diploma (I/II/III) sebanyak 202 orang atau 3,17 persen.
Menyikapi ini, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli khawatir, jumlah pengangguran di Sumut akan terus bertambah. Disebutnya, pertumbuhan lima ribu pengangguran itu bukanlah jumlah yang sedikit. Kata dia, pengangguran erat kaitannya dengan kurikulum pendidikan yang ada saat ini.
"Sedikit kampus yang mengajarkan mahasiswanya untuk menjadi wirausaha. Mayoritas itu hanya berfikir mencari kerja setelah tamat. Sementara jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Setiap tahun terus seperti itu, jadi wajar jumlahnya 6 ribu,"katanya.
Politisi NasDem ini pun meminta agar Kementerian Sosial menyalurkan dana program keluarga harapan (PKH) lebih banyak ke Provinsi Sumut.
Begitu juga dengan program keluarga mandiri. Selain itu, dia juga meminta agar proses perizinan di Provinsi Sumut terus dipermudah agar banyak investor yang mau menginvestasikan uangnya ke Sumut.
"Akan ada lapangan kerja baru. Tapi jangan sampai tenaga kerja yang dipergunakan berasal dari luar negeri. Apalagi hanya untuk buruh kasar. Ini juga harus menjadi perhatian serius," pungkasnya.
Sementara pengamat Sosial Politik dari UISI Alfi Syahri mengatakan, masih tingginya tingkat pengangguran di Sumut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Perlu ada upaya membuka lapangan kerja lebih banyak. "Karena kelesuan ekonomi di kalangan menengah ke bawah, tentu berdampak sangat negatif bagi perekonomian Sumut, tidak bisa dipugkiri," ujarnya.
Kurang berjalannya sektor ril di masyarakat, menyebabkan lambatnya perekonomian di masyarakat. Sehingga lanjut Alfi, sektor informal harus diperhatikan. Pemerintah harus mendorog UMKM, usaha kreatif yang mengambil peran aktif masyarakat.
"Besarnya serapab dari sektor informal menjadi jalan keluar masalah perekonomian masyarakat. Dengan usaha kreatif, akan menunjukkan bahwa ternyata banyak potensi yang harus digali oleh pemerintah daerah," sebut Alfi yang juga Ketua ICMI Muda Medan Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah.
Karena itu kata Alfi, pemerintah harus bergiat menggelontorkan uang untuk kemajuan usaha kecil masyarakat, membela ekonomi menengah ke bawah, mempermudah akses permodalan, termasuk pemasaran agar harga tidak bisa dengan mudah di dikte para pelaku usaha kelas atas.
"Selain mengejar penigkatan lapangan kerja, pemerintah sudah saatnya lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah," katanya. (bal/dik/adz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Ciduk Dua Simpatisan ISIS di Labuhanbatu
Redaktur & Reporter : Budi