JAKARTA - Selama 2012 ini, dana rapat yang tersedia untuk seluruh gubernur se-Indonesia besarnya mencapai Rp238,58 miliar. Hanya saja, dana ini tidak diambilkan dari APBD provinsi, melainkan gelontoran dari pusat yang diambilkan dari APBN.
Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Kemendagri, Sirajudin Nonci, menjelaskan, dana itu sengaja diberikan ke gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Payung hukumnya adalah PP Nomor 19 Tahun 2010 jo PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pusat di daerah.
"Jadi ini merupakan dana dekonsentrasi, karena gubernur menjalankan tugas pusat di daerah. Ini untuk rapat-rapat koordinasi dengan jajaran Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," ujar Sirajudin dalam keterangan persnya di gedung Kemendagri, Jumat (10/2).
Rapat digelar biasanya dalam menyikapi isu-isu dan permasalahan yang muncul di daerah. "Rapat kan mengundang pejabat-pejabat dari instansi vertikal, atau saat gubernur mengundang bupati/walikota, dalam kapasitasnya sebagai wakil pusat di daerah," terang Sirajudin.
Pria asal Makassar itu menjelaskan, seluruh gubernur juga mendapatkan dana tersebut, yang besarnya variatif, tergantung dari jumlah kabupaten/kota yang ada, standar biaya umum, dan aksesabilitas kewilayahan. "Untuk membayar honor rapat, tak boleh seenaknya karena sudah diatur Peraturan Menkeu," ujarnya mewanti-wanti.
Total seluruh gubernur nilainya mencapai Rp238,585 miliar. Terbesar Papua, yakni Rp12,8 miliar. Yang kecil seperti Jambi (Rp5,05 miliar), DI Yogyakarta (Rp4,485 miliar). (sam/jpnn)
Data Dana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pusat di daerah (dalam miliar rupiah)
Aceh 7,27
Sumut 9,83
Sumbar 7,29
Riau 6,47
Jambi 5,05
Sumsel 6,55
Bengkulu 7,16
Lampung 7,38
Babel 5,63
Kepri 4,95
DKI Jakarta 4,95
Jabar 8,18
Jateng 9,62
DIY 4,48
Jatim 9,95
Banten 4,65
Bali 8,36
NTB 6,84
NTT 8,48
Kalbar 6,51
Kalimantan Tengah 5, 79
Kalsel 6,02
Kaltim 7,55
Sulut 8,5
Sulawesi Tengah 6,33
Sulsel 8,21
Sultra 6,59
Gorontalo 5,74
Sulbar 6,255
Maluku 7,94
Malut 7,37
Papua 12,81
Papua Barat 8,44
TOTAL 238,58
Sumber: Kemendagri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sengketa Pers Harus Lewat Dewan Pers
Redaktur : Tim Redaksi