jpnn.com, JAKARTA - Jenggala Center (JC) menilai calon presiden pada 2024 mendatang harus memiliki kepentingan dalam memajukan demokrasi, menegakkan hukum, dan menyejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikan jajaran pengurus Jenggala Center setelah bertajuk 'Situasi Politik Menjelang Pemilu/Pilpres Menuju 2024' yang dihadiri Anies Baswedan.
BACA JUGA: Yenny Wahid Temui Anies Baswedan, Meminta Dukungan Soal Ini
Ketua Umum Jenggala Center Ibnu Mundzir mengatakan partai politik sebagai pilar utama demokrasi merupakan syarat sah mengajukan calon presiden Indonesia.
Karena itu, partai politik harus memilih calon yang tepat untuk memajukan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Duet Anies-AHY di Pilpres 2024 Bisa Terjadi, Asalkan Syaratnya Begini
"Partai politik menjadi syarat absahnya partai calon presiden. Sambil mengamati mengambil kesempatan partai politik silahkan memilih putra putri terbaik bangsa ini untuk ditetapkan," kata Ibnu dalam konferensi pers Silaturahmi Nasional Jenggala Center di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (18/9).
Jenggala Center menilai fungsi partai politik sangat sentral dalam memberikan pengaruh positif bagi kemajuan demokrasi.
BACA JUGA: Soal Momen Pertemuan Anies - AHY, Ferdinand Sindir NasDem dan PKS, Upss
"Civil society baik yang bernuansa keagamaan, maupun nonkeagamaan, juga harus diberi jaminan kemerdekaan oleh negara untuk mengambil peran serta secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan," katanya.
Para calon presiden pilihan partai politik juga harus memberikan perhatian khusus pada hukum dan keamanan negara.
Penegakan supremasi hukum harus dilakukan secara tegas dan beriringan dengan antisipasi ancaman keamanan.
Ancaman keamanan nasional lintas negara seperti kejahatan berbasis siber dan pencurian data juga harus menjadi perhatian di tengah perkembangan ilmu teknologi.
"Akhir-akhir ini menyerang pemerintah dan membocorkan data yang semestinya bersifat rahasia, memerlukan kompetensi aparat pemerintah. Upaya cegah tangkal kejahatan berbasis siber hanya dapat diatasi jika aparat penegak hukum didukung oleh sumber daya yang andal. Kita tentu tidak menghendaki bahwa pemerintah terus diganggu oleh para hacker tanpa kemampuan mengatasinya," jelasnya.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah mengalami ujian wabah Covid-19 sejak 2019. Perlu adanya sejumlah perbaikan khususnya di bidang ekonomi. Partai politik harus mampu memilih calon yang mampu menjaga Indonesia dari tantangan ekonomi.
Sesuai amanat UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia ialah mewujudkan negara kesejahteraan yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, prinsip-prinsip koperasi dalam pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan.
"Pembangunan infrastruktur tiada lain hanya instrumen penunjang dari hakikat pembangunan nasional, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Jenggala Center Iskandar Mandji mengatakan sampai saat ini pihaknya telah mendengarkan visi dua orang yang berpotensi, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Airlangga hadir menyampaikan konsep tentang Indonesia ke depan yang disebut program PATEN akselerasi pembangunan. Anies menggambarkan saat memimpin DKI yang mempunyai kaitan konsep di masa depan yang bisa diterapkan.
"Mereka datang dan sudah menyampaikan pikiran-pikiran yang ada didalam benak mereka seperti apa," kata Iskandar.
Sebelumnya, dalam acara tersebut, Anies diundang sebagai pembicara dalam acara bertajuk 'Situasi Politik Menjelang Pemilu/Pilpres Menuju 2024.
"Saya menghadiri diskusi, jadi narasumber diundang Jenggala. Ngobrol saja," ujar dia.
Diketahui, Yayasan Jenggala Center merupakan tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2014. Sebanyak 28 cabang Jenggala provinsi di seluruh Indonesia dan di luar negeri ada di Inggris dan Amerika. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penuhi 3 Kriteria, Airlangga dan Anies Masuk Radar Capres PKS
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga