jpnn.com, NAYPIDAW - Laporan mengenai Myanmar dari dua utusan PBB berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya, membuat tudingan berlebihan dan menyalahi kedaulatan negara, kata junta militer dalam tanggapan terkini terhadap respons komunitas internasional.
Aksi protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituding melakukan tindakan sadis dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil meski junta menyalahkan kekacauan pada "teroris" yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
BACA JUGA: Polres Pasuruan Gagalkan Peredaran Sabu-sabu 2 Kilogram Asal Myanmar
Kementerian luar negeri junta mengatakan laporan dan pernyataan baru-baru ini oleh utusan khusus Christine Schraner Burgener dan pelapor khusus Tom Andrews jauh dari kenyataan dan mencerminkan bahwa PBB bias.
"Myanmar tidak dapat menerima motif organisasi itu menargetkan sebuah negara dan memanfaatkan HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal," kata kementerian melalui bantahan pada Minggu malam.
BACA JUGA: Panas! Militer Myanmar Tuding ASEAN Dikendalikan Kekuatan Asing
Schraner Burgener, yang mundur setelah tiga tahun menjabat, pekan lalu mengatakan militer "tidak berminat" untuk kompromi atau dialog dan peluang komunitas internasional untuk membawa Myanmar kembali ke jalan yang benar kecil.
Junta mengatakan utusan itu menggunakan jumlah kematian yang tidak dapat dipercaya, membuat tudingan tanpa penjelasan spesifik dan 'memuluskan' kekerasan yang dilakukan lawan-lawan mereka.
BACA JUGA: ASEAN Kucilkan Junta, Menlu RI: Rakyat Myanmar Prioritas Indonesia
Schraner Burgener tidak menyebutkan bahwa kecurangan pemilu menjadi alasan militer harus merebut kekuasaan, tambahnya.
Junta menempuh pola yang kian defensif saat tekanan internasional meningkat, termasuk dari ASEAN, blok yang sudah lama dituduh mempunyai garis lemah terhadap pemerintah militer Myanmar.
Keputusan ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 15 Oktober untuk mengecualikan pimpinan junta Min Aung Hlaing dari KTT pekan ini menuai amarah dari militer, yang melancarkan serangan balik pada Jumat. Junta menuding pengecualian itu melanggar norma konsensus dan non-intervensi.
Pidato Andrews pada 22 Oktober, yang menduga adanya penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pembersihan warga sipil besar-besaran, didasarkan pada desas desus sumber yang tidak terverifikasi, kata junta dalam pernyataan terbarunya.
"Dalam laporannya nampak bahwa pelapor khusus membawa rumor yang tidak berdasar ke simpulan yang kilat dan berisiko," kata junta. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil