jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat berharap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan politik putar balik setelah munculnya kejadian kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).
Papang berharap, Jokowi mengubah haluan politik dari isu pembangunan ke penegakan HAM. Menurut dia, kerusuhan di Manokwari itu erat kaitannya dengan isu rasial yang masih diterima warga Papua.
BACA JUGA: Muktamar PKB di Bali, Gus AMI Sampaikan Terima Kasih kepada Jokowi
BACA JUGA: WN Malaysia Pembawa 15 Kg Sabu-sabu Divonis Hukuman Mati
"Saya berharap pemerintah sekarang melakukan balik arah. Politik balik arah. Di mana fokus terhadap penegakan HAM menjadi prioritas," kata Papang ditemui di kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Jokowi Dijadwalkan Menghadiri Pembukaan Muktamar PKB di Bali
Sebagai langkah awal, Papang telah melihat upaya Jokowi untuk menegakkan HAM, terutama menuntaskan akar masalah kerusuhan di Manokwari. Jokowi mau mendengarkan keluhan langsung warga Papua setelah kerusuhan terjadi.
"Dia betul, ketika ke Papua, mendengarkan orang Papua, hatinya tergerak. Urusan HAM Papua diharapkan jadi prioritas," ucap dia.
BACA JUGA: Pakar: Presiden Berwenang Tidak Mengesahkan RUU Pertanahan
Namun, Papang menilai, ambisi Jokowi masih terasa besar meninggalkan warisan politik untuk dikenang sebagai Presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara.
BACA JUGA: Jokowi Kepada Pace, Mace, dan Mama di Papua: Saya Memahami Perasaan Kalian
Hal itu tercermin dalam pidato kenegaraan Jokowi saat sidang tahunan MPR, pada 16 Agustus 2019. Di akhir pidatonya, Jokowi menekankan isu pemindahan ibu kota dan tidak mencantumkan penegakkan HAM.
"Presiden jauh lebih berambisi meninggalkan namanya sebagai presiden atau orang yang berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta," terang dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Mendadak Panggil Staf Khusus untuk Papua Lenis Kogoya
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan