jpnn.com - JAKARTA - Kesenangan lebaran tampaknya tak bakal bertahan lama. Pasalnya, setelah lebaran, pemerintah berencana untuk memotong alokasi BBM bersubsidi. Pemotongan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yang membuat pembelian BBM subsidi semakin sulit.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya berencana untuk mengurangi alokasi penyaluran BBM bersubsidi sepanjang sisa tahun 2014.
BACA JUGA: Stok BBM Dipastikan Aman
Rencananya, pengurangan tersebut bakal dilakukan sekitar bulan Agustus. Setelah periode H+15 lebaran atau arus balik berakhir. Salah satunya mengganti nozzle BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi.
"Sesuai ketentuan undang-undang migas nomor 22/2001 pemerintah wajib menyediakan BBM untuk masyarakat. Tapi, bukan berarti harus yang bersubsidi. Misalnya BBM subsidinya tidak ada, tentunya BBM non subsidi harus disediakan," ujarnya di Jakarta kemarin (18/7).
BACA JUGA: AP II Prediksi Jumlah Pemudik di 13 Bandara Bakal Naik
Karena itu, pemerintah bakal memberlakukan beberapa perubahan di sistem penyaluran BBM bersubsidi. Salah satunya, meniadakan titik penjualan BBM bersubsidi jenis premium di jalur tol. Hal tersebut karena konsumen di tol adalah pengendara mobil pribadi yang sudah mampu dan tak perlu disubsidi. Angkutan umum yang biasa di tol pun hanya bus yang mengonsumsi solar.
"Jadi, nozzle yang di tol diganti dengan nozzle BBM nonsubsidi." Karena, pengendara yang lewat tol tentu sudah punya kemampuan (membeli BBM non subsidi, Red). Ini salah satu cara pemerintah agar BBM berusbidi bisa tepat sasaran," imbuhnya.
BACA JUGA: Kebijakan BBM Bersubsidi Bakal Persulit Pemerintahan Baru
Sementara itu, Direktur Hilir Kementrian ESDM Mohammad Hidayat mengaku keputusan untuk memperketat penyaluran BBM karena pada Agustus karena memperhatikan momen lebaran. Momen tersebut diakui cukup sensitif bagi masyarkat terhadap kebijakan pembatasan. Apalagi, hari besar itu selalu diikuti kenaikan BBM karena arus mudik dan arus balik.
"Memang belum kami laksanakan karena sebentar lagi lebaran. Kami cari timing yang tepat setelah lebaran. Yang jelas, Agustus kami akan mulai pengetatan itu. Ini (hasil penerapan, Red) belum tentu meleset. Kami masih punya beberapa bulan ke depan. Harus dilihat upaya-upaya yang akan dilakukan. Mana yang akan benar-benar kita jalankan," terangnya.
Senada dengan pemerintah, Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya mengungkapkan, kebijakan ini harus dilakukan. Pasalnya, kuota yang disepakati pada APBNP 2014 hanya mencapai 46 juta kilo liter (kl). Angka tersebut lebih rendah dua juta kl dibanding realisasi tahun lalu sebesar 48 juta kl.
"Kalau penghematan tidak dilakukan dari sekarang, pasokan BBM bisa-bisa habis sebelum akhir tahun. Proyeksi kami degan konsumsi saat ini Solar akan habis 10 November. Sedangkan, premium akan habis pada 19 Desember. Karena itu, harus kami potong penyaluran per harinya supaya masih ada sampai 31 Desember," jelasnya.
Karena itu, dia mengaku harus memotong penyaluran harian dari BBM bersubsidi terutama jenis solar dan premium. Untuk solar pihaknya mengaku memutuskan mengurangi 20 persen dari total alokasi harian. Rata-rata penyaluran solar sendiri mencapai 43.057 kl. Sedangkan, alokasi premium bakal dipotong sekitar 9-10persen dari penyaluran harian sebesar 80.155 kl.
"Kami mempunyai beberapa cara. Selain penggantian nozzle premium di jalan tol, kami juga akan melarang penjualan solar sejak 6-8 malam di daerah rawan. Karena pencurian sering terjadi pada malam hari. Dan tentunya, kami terus mendorong konsumsi BBM non subsidi," ungkapnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Lengser, Jero Wacik Ingin Blok Cepu Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi