JAKARTA--Partai politik di Sekretariat Gabungan (Setgab) tampaknya sudah tak ambil pusing dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah.
Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, dalam kebijakan BBM bersubsidi, PKS seperti partai oposisi yang menolak, sedangkan menteri-menteri dari partai itu tetap mendukung pemerintah. Menteri yang mendukung pemerintah di antaranya Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Mensos Salim Segaf Al-Jufri. Oleh karena itu, ia menyatakan, sebaiknya masyarakat yang menilai sikap PKS yang sebenarnya.
"Kan udah jelas PKS memang partai oposisi. Tetapi menterinya, solusinya gamang. Itu diusulkan PKS, kalau menterinya dukung pemerintah, silahkan nilailah publik. Kalau masuk atas atas nama partai. Kalau memang tidak suka menteri, silahkan partai tindak menteri," ujar Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (18/6).
Kini, Syarief mengklaim, pemerintah lebih fokus menjalankan rencana kebijakan yang ada, dibanding mengurus kisruh politik yang ditimbulkan oleh PKS. Ia berharap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dapat berjalan lancar tanpa terganggu masalah politik.
"Kami tidak pikirkan dulu PKS. PKS nomor sekian. Diterima oleh rakyat. Baru kita pikirkan mau diapaain PKS," pungkas Syarief. (flo/jpnn)
Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, dalam kebijakan BBM bersubsidi, PKS seperti partai oposisi yang menolak, sedangkan menteri-menteri dari partai itu tetap mendukung pemerintah. Menteri yang mendukung pemerintah di antaranya Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono dan Mensos Salim Segaf Al-Jufri. Oleh karena itu, ia menyatakan, sebaiknya masyarakat yang menilai sikap PKS yang sebenarnya.
"Kan udah jelas PKS memang partai oposisi. Tetapi menterinya, solusinya gamang. Itu diusulkan PKS, kalau menterinya dukung pemerintah, silahkan nilailah publik. Kalau masuk atas atas nama partai. Kalau memang tidak suka menteri, silahkan partai tindak menteri," ujar Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (18/6).
Kini, Syarief mengklaim, pemerintah lebih fokus menjalankan rencana kebijakan yang ada, dibanding mengurus kisruh politik yang ditimbulkan oleh PKS. Ia berharap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dapat berjalan lancar tanpa terganggu masalah politik.
"Kami tidak pikirkan dulu PKS. PKS nomor sekian. Diterima oleh rakyat. Baru kita pikirkan mau diapaain PKS," pungkas Syarief. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tegur Jokowi Soal Penolakan BLSM
Redaktur : Tim Redaksi