JAKARTA--Sekretariat Gabungan koalisi pemerintah kembali mengungkapkan kekecewaan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan meski kecewa, belum ada sikap resmi dari Setgab untuk memberikan sanksi pada PKS. Syarief membantah sanksi untuk PKS salah satunya adalah tidak diundang dalam dua kali rapat Setgab membahas BBM.
Menurut Syarief, sikap resmi Setgab pada PKS akan segera disampaikan setelah pemerintah dan DPR RI menyelesaikan pembahasan APBN-P.
"Nanti kita lihat setelah pembahasan APBN selesai, kemudian pelaksanaaan BLSM itu berjalan. Baru kita pikirkan lagi itu. Kita sangat kecewa, karena namanya koalisi kan harus bersama-sama," tegas Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (12/6).
Saat ini, tutur Syarief, Setgab dan pemerintah memprioritaskan agar APBNP bisa segera disetujui oleh DPR RI. Sehingga, dalihnya, bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan memberikan BLSM secepatnya pada yang membutuhkan.
Soal PKS, kata dia, akan diputuskan sesuai kontrak di Setgab. Saat ditanya mengenai sikap Presiden sekaligus Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono, Syarief enggan menjelaskannya. Menurutnya partai koalisi sepenuhnya kecewa pada sikap PKS.
"Ya kita lihat. Tentunya kan semua ada aturannya dalam code of conduct koalisi. Semuanya sudah jelas di situ. Ya kita lihat mudah-mudahan dia (PKS) sadar," tandas Syarief. (flo/jpnn)
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan meski kecewa, belum ada sikap resmi dari Setgab untuk memberikan sanksi pada PKS. Syarief membantah sanksi untuk PKS salah satunya adalah tidak diundang dalam dua kali rapat Setgab membahas BBM.
Menurut Syarief, sikap resmi Setgab pada PKS akan segera disampaikan setelah pemerintah dan DPR RI menyelesaikan pembahasan APBN-P.
"Nanti kita lihat setelah pembahasan APBN selesai, kemudian pelaksanaaan BLSM itu berjalan. Baru kita pikirkan lagi itu. Kita sangat kecewa, karena namanya koalisi kan harus bersama-sama," tegas Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (12/6).
Saat ini, tutur Syarief, Setgab dan pemerintah memprioritaskan agar APBNP bisa segera disetujui oleh DPR RI. Sehingga, dalihnya, bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan memberikan BLSM secepatnya pada yang membutuhkan.
Soal PKS, kata dia, akan diputuskan sesuai kontrak di Setgab. Saat ditanya mengenai sikap Presiden sekaligus Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono, Syarief enggan menjelaskannya. Menurutnya partai koalisi sepenuhnya kecewa pada sikap PKS.
"Ya kita lihat. Tentunya kan semua ada aturannya dalam code of conduct koalisi. Semuanya sudah jelas di situ. Ya kita lihat mudah-mudahan dia (PKS) sadar," tandas Syarief. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Hanura Desak PNRI Penuhi Kewajiban
Redaktur : Tim Redaksi