jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan monitoring perlu dilakukan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
Menurutnya, monitoring juga bisa digunakan sebagai sarana mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
BACA JUGA: 60 PMI Diduga Korban TPPO di Kamboja, Christina Aryani DPR: Segera Dibebaskan
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (28/7).
"Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi, pelajaran, dan pengalaman terkait pengelolaan kegiatan/proyek sebagai umpan balik bagi perencanaan selanjutnya," katanya.
BACA JUGA: SEA Games 2019: Tim Monitoring dan Evaluasi KOI Hanya Pendamping
Indra membeberkan peran monev sangat penting pada kondisi saat ini. Pasalnya, kini seluruh aspek dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat atau bergejolak (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), Kompleksitas (Complexity) dan tidak ada kejelasan (Ambiguity) atau era VUCA.
Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor.
“Dalam era VUCA, peran monitoring dan evaluasi menjadi salah satu tools bagi seorang ASN dan pemimpin untuk mampu beradaptasi, memiliki visi ke depan yang harus diperjuangkan, memahami dan siap menghadapi perubahan,” jelas Indra.
Namun, tujuh bulan belakang, Indra melihat kinerja yang sudah dilakukan jajaran Setjen DPR RI sudah on the track. Dari sisi akuntabilitas, Setjen DPR kembali memperoleh Opini Wajar Tapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
“Hal ini mengindikasi bahwa kita senantiasa mematuhi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),” tandas Indra.
Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2021, Setjen DPR RI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan seperti Indeks Sistem Merit, Kualitas Kebijakan, Indeks Profesionalitas ASN Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dan kualitas pengelolaan arsip.
Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan semester I 2022 mencapai sebesar 50,28 persen yang terdiri atas Satker (Satuan Kerja) Dewan sebesar 51,42 persen dan Saker Setjen sebesar 47,05 persen. “Realisasi tersebut sudah sesuai standar IKPA dan harus dapat dipertahankan,” tambah Indra.
Terakhir, Indra mengatakan 2022 tinggal tersisa lima bulan lagi. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan seluruh jajaran Setjen DPR RI dan tantangan ke depan tidak mudah.
Menurutnya, pada Agustus mendatang akan diselenggarakan Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023, kemudian di bulan Oktober ada Konferensi/Sidang P20, dan DPR RI bertindak sebagai tuan rumah.
Indra mengingatkan berbagai persiapan harus diperhatikan secara detail dan harus siap dengan perubahan atau dinamika yang cukup tinggi.
“Saya percaya Ibu/Bapak mampu mengatasi ini semua. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari lautan yang tenang," tegas Indra. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul