Di Komisi III saja misalnya. Menurut Taslim ada sekitar 14 mitrakerjanya. Enam diantaranya mengajukan permohonan gedung baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
"Jika permohonan lembaga-lembaga negara itu dikabulkan oleh DPR pasti membawa konsekuensi beban anggaran yang cukup berat bagi APBN bahkan bisa mengganggu program belanja modal produktif sebagaimana yang sudah dicanangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa," kata Taslim Chaniago, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/9).
Padahal lanjut Taslim, program belanja modal yang dicanangkan oleh Hatta Rajasa sangat penting dan strategis sebagai salah satu upaya kongrit untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam koridor empat jalur strategis pembangunan, yakni mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespons persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-enviroment) menyejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
"Dalam kerangka mengamankan APBN 2013 yang dalam koridor empat jalur strategis pembangunan tersebut, Setneg saya desak melakukan inventarisir dan audit aset gedung negara untuk mengetahui gedung-gedung mana saja yang layak pakai untuk memenuhi permintaan lembaga-lembaga negara itu," ujar politisi PAN.
Dijelaskannya, membangun sebuah gedung baru membawa beban berkepanjangan bagi APBN karena butuh dana untuk pemeliharaannya. Sementara kalau APBN digunakan untuk belanja modal pasti mendatangkan manfaat besar bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.
"Jangan sampai belanja barang dan jasa pemerintah untuk membangun gedung baru mengalahkan belanja modal untuk rakyat karena bisa menyalahi prinsip-prinsip dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," tegas anggota DPR dari dapil Sumatera Barat itu.
Lebih lanjut Taslim mengingatkan para pimpinan lembaga negara dan kementerian tidak bisa bekerja optimal melayani masyarakat karena alasan tidak mempunyai gedung baru. "Di Swiss, gedung Komisi Pemberantasan Korupsinya tidak sebaik gedung yang digunakan oleh KPK saat ini. Tapi kinerja mereka dalam memberantas korupsi dapat pujian dunia internasional," ungkap Taslim.
Taslim juga meminta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga negara tidak mengedepankan egosektoral dalam menjalankan fungsi dan tugasnnya masing-masing.
"Sebuah rencana besar seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hendaknya juga jadi perhatian lembaga dan kementerian lainnya karena MP3EI menyangkut seluruh kepentingan ekonomi bangsa dan negara ini ke depannya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Trans Jawa Terancam Mangkrak
Redaktur : Tim Redaksi