Penelusuran wartawan Sumut Pos (Grup JPNN), para calo diketahui berasal dari beberapa kalangan seperti guru, pegawai Dinas Pendidikan dan tak ketinggalan anggota DPRD Binjai.
Mereka silih berganti menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan jatah kursi di sekolah negeri. Untuk memuluskan aksi percaloan itu, para calo meminta uang kepada orangtua calon siswa sebesar Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Menurut salah seorang calo berinisial AR, ketika ditemui Senin (24/6), membeberkan praktik percaloan siswa baru ini sudah berlangsung lama. Modusnya beragam, mulai dari teman dekat, kerabat, pejabat, sampai anggota dewan dan imbalan uang jutaan rupiah.
"Kalau pejabat dan anggota dewan, mereka cukup bilang titip kepada pihak sekolah, tapi kalau yang lain harus pakai uang, minimal Rp1 juta per siswa," kata AR yang juga memiliki hubungan dekat dengan beberapa Kepala Sekolah di Kota Binjai.
Biasanya, lanjut dia, setiap calo diberi jatah dua siswa untuk satu sekolah. Mereka (para calo) juga sudah memiliki “lahan” atau sekolah sendiri-sendiri yang harus diisi.
"Jadi kalau kita tidak punya jaringan ke sekolah lain, jangan harap bisa memasukkan siswa baru ke sekolah tersebut," terangnya.
Di lain pihak, sambungnya, pihak sekolah sendiri mau tak mau harus menerima siswa titipan tadi. Kalau tidak, kepala sekolah bisa dimutasi atau anggaran di sekolah itu bakal dipotong. "Itu sebabnya pihak sekolah menerima siswa sisipan yang nilai ijazahnya dibawah ketentuan," sebutnya.
Lebih jauh dikatakan dia, untuk mengungkap praktik terlarang ini memang sulit. Sebab, transaksi dilakukan tidak menggunakan kwitansi atau benda lain yang bisa dijadikan bukti. Hanya saja, praktik tersebut bisa diketahui dari jumlah siswa yang diterima di masing-masing sekolah.
"Jumlah siswa satu kelas kan sudah ditentukan, jadi kalau melebihi dari kuota ditentukan, berarti ada siswa titipan. Tapi pengungkapan semacam itu tidak pernah dilakukan, karena penyidik tidak mungkin masuk ke sekolah dan menghitung satu per satu siswa di kelas," pungkasnya.
Sementara itu, Humas Pemko Binjai Zulfikar ketika dikonfirmasi membantah adanya calo dalam penerimaan siswa baru di Binjai. Namun dia tidak menampik adanya kerabat atau teman dekat dari pihak sekolah yang meminta agar anak mereka dimasukkan.
"Saya rasa tidak ada calo dalam PSB ini. Tapi tidak pula saya pungkiri kalau ada pihak atau oknum kerabat atau keluarga pihak sekolah yang meminta tolong agar anak mereka dimasukkan ke sekolah negeri," katanya.
Pun begitu, kata dia, pihaknya akan terus mengawasi penerimaan siswa baru di Binjai untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi dengan melakukan koordinasi ke instansi terkait.
"Kebetulan saya baru pulang dari luar kota dan belum memantau PSB di Kota Binjai. Tapi saya akan koordinasikan hal ini ke dinas terkait untuk mengawasi praktik percaloan di sekolah-sekolah guna memeinimalisir kecurangan," tukasnya. (ndi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdikbud Siapkan 900 Ribu Penerima BSM Cadangan
Redaktur : Tim Redaksi