jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyambut baik wacana penghapusan ‘parliamentary threshold’ atau ambang batas parlemen empat persen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan ambang batas parlemen sebesar empat persen.
BACA JUGA: Presidential Threshold Dihapus, GRIB Jaya Mendesak Pembentukan Parpol Diperketat
Ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen.
“Saya kira itu baik sekali karena yang kita lihat sekarang dengan parliamentary threshold empat persen, ada partai-partai yang hampir masuk, seperti PPP yang suaranya sampai 3,9 persen, lalu PSI hampir tiga persen," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (18/1).
BACA JUGA: Anggap Parliamentary Threshold Masih Dibutuhkan, Rifqi NasDem Ungkap Alasannya
Menurut Eddy, yang dialami PPP dan PSI dapat diartikan bahwa ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan, karena partainya tidak masuk.
"Calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya,” imbuh Eddy.
BACA JUGA: Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menyayangkan dalam Pemilu 2024 ada suara yang hilang sebanyak 16 juta suara akibat ambang batas parlemen empat persen.
Waketum PAN ini juga memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.
"Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Namun, nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan,” tegas Eddy.
Eddy meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi.
“Saya rasa untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang dititipkan kepada wakilnya hilang. Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau presidential threshold maupun parliamentary threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” pungkas Anggota DPR Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi