jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas dalam negeri, utamanya pangan dan energi, diakibatkan situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kenaikan inflasi juga berkontribusi terhadap harga bahan pokok di Indonesia.
"Kenaikan berbagai komoditas, utamanya pangan maupun energi, sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina yang transmisinya ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi," kata Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Kabar Baik Soal BLT Minyak Goreng, Catat Tanggal Penyalurannya
Menyikapi hal tersebut, pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.
"Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal," ujar Airlangga.
BACA JUGA: Mbak Puan Apresiasi Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng, Tetapi...
Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah, antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk tiga bulan.
"Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan," imbuhnya.
BACA JUGA: Kabar Baik soal BLT Minyak Goreng dari Kemenkeu, Alhamdulillah
Di samping itu, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sebesar Rp 1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.
"Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp 600 ribu per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima)," jelasnya.
Ketua Umum Golkar itu menyebutkan dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
"Kami ketahui urea sekarang harganya mendekati USD 1 ribu dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu, Bapak Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," paparnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapan BLT Minyak Goreng Cair? Alhamdulillah, Simak juga Cara Penyalurannya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga