jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyoroti fenomena lolosnya Shanty Alda Nathalia sebagai calon Anggota Legislatif DPR RI dengan suara tertinggi di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX periode 2024-2029.
Lucius mengaku kaget melihat profil atau latar belakang dari Shanty, sebagai pengusaha Direktur PT. Smart Marsindo. Saat ini, kata dia, Shanty juga lagi digali keterangannya oleh Penyidik KPK sebagai saksi kasus korupsi Gubernur Maluku Utara non aktif, Abdul Gani Kasuba (AGK).
BACA JUGA: Shanty Alda Kooperatif Hadiri Panggilan KPK
"Wah ngeri juga profilnya cuy. Pengusaha, Dirut PT. Smart Marsindo, dekat dengan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara walau masih sebagai saksi, tetapi juga pernah mangkir dari panggilan KPK," kata Lucius dikutip pada Senin (11/3).
Melihat latar belakang Shanty, Lucius tidak heran bisa meraup suara terbanyak sementara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX, yakni sebanyak 196.328 suara. Dapil Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.
BACA JUGA: Komisi VII Bakal Cecar Menteri ESDM soal Tambang Shanty Alda
"Buat saya sih melihat profilnya, ya enggak mengagetkan banget kalau akhirnya bisa meraih suara terbanyak di Dapil Jateng IX. Selama ini memang banyak Pengusaha yang sukses meraih kursi di parlemen. Ini bukan hal baru," ujarnya.
Menurut dia, seorang pengusaha jelas berhitung betul soal untung rugi jika hendak maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif DPR RI 2024. Dengan kekuatan modal mereka, kata dia, sangat mudah untuk menebaknya.
BACA JUGA: Usut Kasus Gubernur Maluku Utara, KPK Tak Boleh Takut Jemput Paksa Shanty Alda
"Ya saya kira mudah juga untuk menebak apa yang dilakukan pengusaha dengan kekuatan modal mereka. Seorang pengusaha jelas berhitung betul soal untung rugi. Dan ketika mengikuti kontestasi, maka biaya yang ia keluarkan sedapat mungkin bisa kembali dengan kemenangan," jelas dia.
Disamping itu, Lucius melihat memang fenomena sekarang era reformasi banyak pengusaha yang masuk ke dalam Parlemen Senayan.
Namun, ia menduga masuknya para pengusaha ke DPR RI itu bukan semata untuk kepentingan rakyat, tapi menjaga bisnis-bisnisnya mengingat fungsi DPR salah satunya legislasi.
"Ini fenomena khas Pileg di Indonesia era reformasi ini. Semakin banyak pengusaha masuk parlemen. Yang jelas, ikhtiar utama mereka tak selalu untuk kepentingan rakyat. Mereka nampaknya hanya ingin memastikan cara lain menjaga bisnis dengan menjadi penjaga gawang regulasi," pungkasnya.
Diketahui, Direktur PT. Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia telah memenuhi panggilan Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (1/3).
Shanty diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Ghani Kasalbi (AGK).
Sebelumnya, Shanty Alda sempat mangkir dua kali dari panggilan Penyidik KPK yakni pada 29 Januari dan 20 Februari 2024.
Usai memenuhi panggilan penyidik, Shanty mengaku pemeriksaan berjalan lancar.
"Saya hadir memenuhi panggilan KPK, dan Alhamdulillah semua lancar," kata Shanty pada Jumat, 1 Maret 2024.
Sementara Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan Shanty telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. "Informasi yang kami peroleh betul," kata Ali.
Belakangan ini, KPK intensif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bos perusahaan tambang. KPK dikabarkan sedang mengembangkan kasus suap Abdul Gani Kasuba. Utamanya, soal dugaan penerimaan uang Abdul Gani dari izin usaha pertambangan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menyelidiki dugaan praktik suap pemberian izin pertambangan nikel di Maluku Utara. Apalagi, setelah Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), Stevi Thomas (ST) menjadi tersangka.
"Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel itu. Barangkali itu yang didalami oleh penyidik," kata Alex.
Diakui Alex, Maluku Utara terkenal sebagai lumbung nikel di Tanah Air. Sehingga, banyak pengusaha dan perusahaan yang berusaha mendapatkan izin penambangan di daerah tersebut.
Berkaca dari sebagian besar kasus yang ditangani KPK, kata dia, perizinan seringkali menjadi komoditas bagi kepala daerah untuk diperjualbelikan.
"Kita ketahui bersama di Malut itu kan salah satu sumber nikel, banyak perusahaan-perusahaan dan usaha yang berusaha mendapatkan izin penambangan di sana," jelas Alex.
Saat ini, KPK baru menetapkan 7 orang tersangka suap proyek perizinan, dan jual beli jabatan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Maluku Utara dan Jakarta pada Senin (18/12).
Ketujuh orang tersangka itu yakni Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Maluku Utara, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kemudian, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan, Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), anak usaha Harita Group, Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW) selaku swasta. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif