BENGKULU--Antisipasi terjadinya antrean panjang dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh para spekulan di tengah isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Polres Bengkulu mengambil langkah pencegahan. Saat ini telah disiagakan personel intelijen di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu.
Kapolres Bengkulu AKBP H. Joko Suprayitno, SST, MK menegaskan, sejak mencuatnya kabar kenaikan harga BBM, pihaknya mengambil langkah tegas mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Kota Bengkulu, kata Joko akan selalu memantau pergerakan-pergerakan oknum yang dimungkinkan akan memanfaatkan kondisi isu kenaikan BBM ini.
"Kami akan menempatkan personel dari Satuan Intelijen sebagai antisipasi awal. Nantinya, personel berseragam juga akan ditempatkan jika sudah terjadi gejolak antrean yang diduga disebabkan munculnya oknum spekulan. Kita juga masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Kan belum ada kepastian apakah yang naik harga bensin bersubsidi atau industri," jelas Kapolres.
Ditegaskannya, pihaknya akan menindak tegas setiap oknum spekulan BBM. Fungsi intelijen yang disebar akan memonitoring keberadaan spekulan. Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, M.Si mengimbau masyarakat Bengkulu untuk tidak panik menyikapi rencana pemerintah menaikan harga BBM. Apalagi sampai melakukan upaya penimbunan BBM.
"Saya kira tidak perlu panik lah. Karena kenaikan BBM ini bukanlah yang pertama. Masyarakat tetap sabar dan tidak panik, tentu pemerintah akan mencari jalan keluarnya," kata Asnawi disela-sela melepas kapal penumpang KM Lawit di Pelabuhan Pulau Baai.
Dia mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi menjelang kenaikan BBM. Rapat tersebut digelar bersama Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti ke lintas sektor Pemda Provinsi. Seperti rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi.
Sementara Pertamina mengimbau para pejabat untuk memakai Partamax. Sebab Premium adalah BBM yang disupsidi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. "Masyarakat ini cenderung Panic Buying, jadi pada Kamis (23/2) ada statment Presiden SBY yang menyatakan kalau mau tidak mau harga BBM pasti naik, besoknya Jumat (24/2) langsung antrean panjang termasuk mobil mewah dan mobil pejabat. Saya kan keliling setiap hari jadi tahu, makanya kami imbau para pejabat itu untuk beralih ke Partamax," ujar Sales Representatif Pertamina Bengkulu, Misbah Bukhori, ST saat ditemui di kantornya kemarin (29/2).
"Kalau sudah jadi pejabat itu artinya sudah masuk katagori mampu, ya jangan pakai premium lah, premium kan BBM bersubsidi ada kreteria sendiri untuk pengguna premium," tambahnya.
Misbah juga mengungkapkan walau wacana kenaikan harga BBM sedang hangat-hangatnya, tetapi Pertamina sama sekali tidak mengurangi pasokan.
"Untuk Provinsi Bengkulu kita salurkan 564 kiloliter (kl) premium per hari, untuk solar 216 kl per hari sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Tapi pada kenyatannya Pertamina ini baik lo, tiap harinya selalu kami beri lebih dari itu, untuk premium misalnya selalu mendekati 600 kl, begitu juga dengan solar," ujarnya.
Sayangnya Misbah belum berani memberikan data valid tentang penyaluran BBM pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kabupaten/kota dengan alsan privasi.
"Takutnya jika dipublikasikan akan timbul kecemburuan antar SPBU, lo kenapa SPBU A diberi lebih sementara SPBU B kuotanya lebih sedikit. Pada SPBU KM 6,5 misalnya, untuk premium tiap harinya kami kirim dengan selang-seling antara 44 kl-48 kl. Sebelumnya mau kita kunci di 40 kl saja dan itu sudah kami coba, tapi pagi harinya langsung antri panjang. Dicoba dengan 44 kl lumayan normal, tapi masih kurang jadi kami berikan selang seling sehari 44 kl besoknya 48 kl. Kalau diawal hanya kami salurkan antara 30 kl dan masksimal 32 kl, berati sudah jauh ditingkatkan," papar Misbah.
Misbah mengatakan bahwa saat ini Pertamina sama sekali belum mengetahui keputuahn final tentang kenaikan harga BBM. Sebab kabar tersebut hanya sebatas pengajuan pemerintah ke DPRD RI. Yang jelas dalam penyaluran Migas terdapat 3 pilar yaitu Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Daerah dan Aparat berwajib.(cuy/ble/uwa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sultan Hamid II Berandil Besar Terhadap Lambang Negara
Redaktur : Tim Redaksi