jpnn.com - JAKARTA – Kubu Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya menyegerakan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) sejak Sabtu (6/12). Meski terhitung lebih cepat daripada rencana Januari 2015, presidium menegaskan sudah mempersiapkan segalanya.
Saat munas dibuka pada pukul 19.00 WIB, jumlah peserta yang hadir belum sebanyak klaim panitia. Ballroom Hotel Mercure yang disewa sebagai venue munas terlihat tidak terisi penuh. Panitia sampai beberapa kali memanggil-manggil para peserta dan peninjau munas untuk segera memasuki ruang sidang.
BACA JUGA: Mahfud MD Kembali Pimpin IKA UII
Selain unsur presidium, perwakilan Dewan Pertimbangan Partai Golkar tampak hadir. Dua anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris dan Andi Mattalatta, ada di tengah-tengah peserta munas.
Panitia menjanjikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hadir dalam pembukaan munas. Namun, hingga pembukaan munas ditunda lebih dari setengah jam, keduanya tidak tampak.
BACA JUGA: Orangutan Diberondong 40 Peluru, Janji Periksa Perusahaan Sawit
Saat membuka munas, Yoris Raweyai selaku ketua penyelenggara munas Jakarta menjelaskan alasan presidium memajukan jadwal dari rencana semula Januari 2015. Menurut dia, salah satu pemicunya adalah keputusan munas Bali yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Juga muncul rekaman pertemuan Nurdin Halid untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Termasuk keputusan munas yang menginginkan sistem proporsional terbuka dalam pemilu dikembalikan ke sistem tertutup.
BACA JUGA: Ibnu Munzir Ditunjuk Pimpin Sidang Munas Golkar Ancol
”Itulah mengapa munas perlu dilaksanakan. Karena kami gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ibnu Munzir selaku ketua steering committee (SC) munas Jakarta menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai agenda untuk munas. Setelah pembukaan munas IX, akan langsung digelar sidang paripurna yang membahas jadwal-jadwal munas dan tata tertib.
Dalam sidang itu, akan disampaikan landasan hukum dilaksanakannya munas Jakarta oleh SC. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pandangan umum peserta munas. ”Besoknya akan disampaikan tanggapan dari presidium,” kata Ibnu.
Setelah itu, papar Ibnu, bakal dibentuk tiga komisi dalam munas. Komisi A yang membidangi organisasi membahas tata cara pencalonan Ketum. Komisi B bakal membahas pandangan umum. Terakhir, komisi C akan membahas rekomendasi dan pernyataan politik. Seluruh pembahasan komisi akan dibahas menjadi satu dalam sidang paripurna munas lanjutan.
Acara puncak munas Jakarta, yakni pemilihan Ketum, akan dilakukan pasca rapat paripurna hasil pembahasan komisi. Ibnu menyatakan, sesuai AD/ART, bakal calon diseleksi, apakah memenuhi syarat keterpilihan 30 persen dari pemilik suara yang hadir. Mereka yang lolos akan ditetapkan sebagai calon dan mengikuti pemilihan lanjutan untuk menentukan Ketum terpilih.
”Selain 384 pemilik suara dari daerah, ada enam ormas Partai Golkar yang akan hadir. Para peserta dipersilakan memilih dengan nurani, one delegation one vote,” ujarnya.
Jika Ketum terpilih baru diketahui setelah pemilihan nanti, posisi ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi munas Jakarta sudah dipastikan. Ibnu menyatakan, JK sebagai mantan Ketum Golkar sudah bersedia menempati posisi itu. ”Beliau menyatakan bersedia,” ucap Ibnu.
Ibnu juga optimistis hasil munas Jakarta diakui pemerintah daripada hasil munas Bali. Sebagaimana AD/ART partai, munas Jakarta dilaksanakan melalui aturan main tersebut.
"Tentunya Menkum HAM akan pelajari AD/ART partai. Munas Ancol ini adalah munas yang konstitusional,” tambah dia.
Terpisah, munas yang digelar kubu presidium penyelamat organisasi di Ancol, Jakarta, ditanggapi santai oleh kubu Ical, sapaan Aburizal Bakrie. Menurut fungsionaris Partai Golkar Tantowi Yahya, munas itu tidak merepresentasikan partai.
Tantowi mengatakan, pada munas Bali 30 November–3 Desember lalu, seluruh anggota DPD I dan II hadir. Hal itu membuktikan bahwa kader Golkar di daerah sudah tahu mana munas yang konstitusional. ”Munas dihadiri oleh semua kader Golkar. Jadi, munas di Bali sah,” jelasnya.
Partai Golkar pun mengultimatum DPD I dan II yang terbukti ikut munas Jakarta. ”Sudah kami wanti-wanti. Jika ada yang ikut, akan kami bekukan,” ucapnya.
Pria yang juga penyanyi musik country itu mengatakan, kepengurusan Ical dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). (bay/aph/c11/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 27 DPD II Papua Hadir di Munas Tandingan
Redaktur : Tim Redaksi