Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut, sistem penganggaran keuangan daerah yang akan membatasi gerak Jokowi-Ahok dalam mengimplementasikan program-programnya, yang mengacu pada visi misi yang diusungnya.
"Saya yakin, program-program yang riil dari pasangan Jokowi-Ahok baru bisa teralisasi paling cepat 2014," ujar Yuna Farhan saat dihubungi JPNN, Senin (15/10) malam.
Alasannya, pertama, nyaris APBD DKI Jakarta tahun 2012 hanya tersisa dua bulan, yakni Nopember dan Desember. "P-APBD 2012 juga sudah selesai. Dia tak akan bisa berbuat banyak," ujar Yuna.
Selanjutnya, RAPBD Tahun 2013 juga sudah disusun, meski belum disahkan. Nah, Jokowi-Ahok punya peluang untuk merombak P-APBD 2013 sebelum diketok palu, untuk memasukkan anggaran program-programnya. Namun, lanjutnya, peluang itu pun tipis.
Menurut Yuna, penyusunan RAPBD 2013 sudah melalui proses yang panjang, sejak awal 2012, yang antara lain lewat Musrenbangda. "Rasanya tidak mungkin Jokowi-Ahok bisa membongkarnya. Semua masih warisan yang lama (Fauzi Bowo-Prijanto, red)," imbuh dia.
Lantas, apa yang bisa dikerjakan Jokowi-Ahok? "Paling hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil. "Misal di bidang transportasi, paling cuman bisa membenahi saja," ujarnya.
Alasan lain, sesuai ketentuan di UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai kepala daerah yang baru, Jokowi-Ahok harus menjabarkan visi-misinya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun ke depan. RPJMD yang memuat rencana 5 tahun ke depan ini, harus sudah di-perda-kan paling lambat tiga bulan saat mulai menduduki jabatan.
Nah, ini yang sulit karena RAPBD 2013 sudah disusun. "Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada Jokowi-Ahok," kata Yuna mengingatkan publik.. Paling banter, mantan walikota Solo itu melakukan pergeseran-pergeseran mata anggaran.
Tampaknya, hal ini disadari oleh Ahok. Usai dilantik, dia mengatakan, perlu waktu mempelajari lebih lanjut soal APBD Jakarta. Oleh karenanya, ia berencana untuk bertemu dengan tim penyusun anggaran Pemprov DKI.
"Besok tentu kita akan minta Sekda kumpulkan tim penyusun anggaran yakni Kepala Bapeda dan BPKP, untuk kita liat biaya-biaya mana yang tidak efisien atau apa. Akan kita pelajari untuk saya serahkan ke Pak Jokowi. Saya bikin opsi-opsi nanti Pak Jokowi yang akan mengambil keputusan," papar politisi Partai Gerindra ini. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi : PKK DKI Bukan Ajang Bergosip
Redaktur : Tim Redaksi