jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah segera melanjutkan program Kartu Prakerja dengan membuka gelombang keempat setelah dilakukan tata kelola.
Hal ini untuk merespons masyarakat yang antusias ingin mengikuti program tersebut
BACA JUGA: Kartu Prakerja Dilanjutkan, Pemerintah Jamin Lebih Akuntabel
Pakar kebijakan publik Fajar Arif Budiman menilai Program Kartu Prakerja gelombang keempat sangat dinanti oleh masyarakat.
Menurut Fajar, saat ini masyarakat sangat membutuhkan program tersebut, baik secara online maupun offline.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Negara Dipermainkan Djoko Tjandra, Surat untuk Bu Mega, Denda Tanpa Masker
Seperti diketahui, pemerintah melakukan penyempurnaan tata kelola Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020.
Tata kelola ini mengatur beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya ada dalam Perpres 36/2020.
BACA JUGA: Ada Pria Ganteng Ingin Bertemu Hana Hanifah di Tahanan, Dia Bilang Begini
"Masyarakat butuh Kartu Prakerja, bukan hanya bantuan uang tunainya, tapi pelatihan juga untuk mengdevelop skill mereka. Terutama mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 dan angkatan baru yang baru lulus dari kampus," papar Fajar.
Lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) ini memuji Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menerima masukan dari lembaga-lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan lembaga lain agar program ini berjalan dengan baik dan akuntabel.
"Kita harus apresiasi karena berani melibatkan KPK, Kejagung, dan lembaga lain agar program ini lebih transparan," ujarnya.
Meskipun demikian, pemerintah harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, seperti ketepatan penerima manfaat dan pencairan insentif yang tidak terlalu lama.
"Pemerintah juga harus mempu mengatasi kisruh-kisruh teknis yang terjadi pada gelombang-gelombang sebelumnya," ungkapnya.
Selain itu, menurut Fajar, jika nanti pelatihan akan diberikan secara tatap muka atau offline maka harus memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
"Selain itu, jika masih ada yang dilakukan secara online maka pelaksanaan pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi di daerah tertentu yang masih sulit akses internet yang layak. Hal ini banyak dikeluhkan oleh penerima manfaat," pungkas Fajar.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja diharapkan berjalan pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan Agustus 2020. Hal ini akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 sehingga bisa dilakukan pelatihan yang aman sesuai protokol kesehatan.
Airlangga Hartarto juga mengatakan, program Kartu Prakerja sudah berproses sangat cepat dengan jumlah peminat yang tinggi.
Pelatihan offline dipersiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan pendaftar yang sudah terverifikasi saat ini telah mencapai 1,7 juta orang.
Sementara itu untuk pelatihan online sendiri akan dipersiapkan untuk 500 ribu orang yang termasuk dalam program keempat.
Sementara yang sudah diseleksi sendiri saat ini terdapat 5 juta orang. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia