jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi meminta pegawai negeri sipil (PNS) taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Hal itu dikatakan Rustam setelah ditemukan 28 kendaraan PNS Kantor Wali Kota Jakarta Barat menunggak pajak lebih dari satu tahun.
BACA JUGA: Ups! Mobil Mewah Tunggak Pajak, Tepergok Ganti Pelat Nopol
"Yang pertama, saya minta supaya karyawan itu, pegawai itu, memberikan contoh, bayarlah pajak," ujar Rustam di Jakarta.
Namun jika PNS itu tak membayarkan pajaknya, Rustam ingin yang bersangkutan dipanggil menghadap ke Inspektorat Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk diperiksa dan dipertimbangkan sanksinya.
BACA JUGA: KPK Bakal Tempel Stempel Merah untuk Para Pemilik Mobil Mewah, Sudah Siap?
"Kami lihat dulu nanti kesalahannya seperti apa, apakah mobil itu bener punya karyawan yang bersangkutan, atau mobil siapa itu," kata Rustam.
Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Jakarta Barat sedang gencar-gencarnya menarik pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Anies Baswedan Tak Bisa Kerja Sendiri dan Mobil Menteri Nyaris Celaka
"Yang seharusnya PNS memberi contoh, pajak PBB-nya dibayar, pajak kendaraan bermotornya juga dibayar," kata dia.
Kendaraan pegawai negeri sipil (PNS) Wali Kota Jakarta Barat menjadi target razia pajak oleh Samsat Jakarta Barat bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.
Selama sekitar satu jam menyasar lokasi, total ada 28 kendaraan yang diketahui menunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp110.994.000.
Redaktur & Reporter : Natalia