JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, siapa pun yang menjadi gubernur DKI Jakarta, fenomena banjir, macet, dan kotor tidak akan bisa dilepaskan dari lingkungan ibukota ini.
Satu-satunya cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan cara memindahkan ibukota ke daerah lain.
“Kenapa masalah banjir, kemacetan dan sampah tidak akan selesai-selesai di DKI Jakarta? Karena memang hal itu tidak mungkin diselesaikan oleh siapa pun gubernurnya. Kecuali ibukota dipindah dulu, terbuka kemungkinan masalah Jakara bisa diselesaikan bertahap,” kata Marzuki Alie, kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/1).
Jika ibukota dipindahkan ke daerah baru, lanjutnya, dengan sendirinya DKI Jakarta akan mudah ditata sesuai dengan peruntukkannya yang didukung dengan fasilitas perumahan, fasum, fasos yang memadai.
”Sekarang ini, beban Jakarta terlalu berat dan sudah saatnya semua pihak serius memikirkan pemindahan ibukota," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Jika ibukota telah dipindah, Jakarta akan bisa ditata ulang, baik dari segi transportasi, banjir, sampah dan polusi. ”Dalam kondisi hiruk-pikuknya Kota Jakarta, tidak mungkin dilakukan penataan,” imbuhnya.
Memindahkan ibukota, selain aspek pendanaan yang terukur karena semuanya terencana, hasilnya jelas akan maksimal. Dengan kondisi Jakarta seperti ini, kata dia, biaya yang dikeluarkan masyarakat dan pemerintah akibat macet sangat besar hingga berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas warga.
”Kalau kondisi seperti ini terus dipaksakan, yang terjadi hanyalah tambal-sulam dengan biaya tinggi dan tidak bisa dikalkulasi karena banyaknya yang harus dibenahi. Saya yakin pemindahan ibukota akan jauh lebih terukur dampak manfaat dan biayanya,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan daerah mana yang bisa dijadikan pengganti Jakarta? Marzuki mengatakan lokasinya tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta.
"Di sekitar pingiran Kota Jakarta saja dan itu pun masih rentan dengan masalah karena lahan di sekitar Jakarta sudah dikuasai orang-orang kaya Jakarta. Yang relatif tidak bermasalah, reklamasi pantai," sarannya.
Membangun suatu kawasan dengan cara reklamasi pantai, kata Marzuki, bukanlah hal baru karena banyak negara telah melakukan itu. (fas/jpnn)
Satu-satunya cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan cara memindahkan ibukota ke daerah lain.
“Kenapa masalah banjir, kemacetan dan sampah tidak akan selesai-selesai di DKI Jakarta? Karena memang hal itu tidak mungkin diselesaikan oleh siapa pun gubernurnya. Kecuali ibukota dipindah dulu, terbuka kemungkinan masalah Jakara bisa diselesaikan bertahap,” kata Marzuki Alie, kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/1).
Jika ibukota dipindahkan ke daerah baru, lanjutnya, dengan sendirinya DKI Jakarta akan mudah ditata sesuai dengan peruntukkannya yang didukung dengan fasilitas perumahan, fasum, fasos yang memadai.
”Sekarang ini, beban Jakarta terlalu berat dan sudah saatnya semua pihak serius memikirkan pemindahan ibukota," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Jika ibukota telah dipindah, Jakarta akan bisa ditata ulang, baik dari segi transportasi, banjir, sampah dan polusi. ”Dalam kondisi hiruk-pikuknya Kota Jakarta, tidak mungkin dilakukan penataan,” imbuhnya.
Memindahkan ibukota, selain aspek pendanaan yang terukur karena semuanya terencana, hasilnya jelas akan maksimal. Dengan kondisi Jakarta seperti ini, kata dia, biaya yang dikeluarkan masyarakat dan pemerintah akibat macet sangat besar hingga berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas warga.
”Kalau kondisi seperti ini terus dipaksakan, yang terjadi hanyalah tambal-sulam dengan biaya tinggi dan tidak bisa dikalkulasi karena banyaknya yang harus dibenahi. Saya yakin pemindahan ibukota akan jauh lebih terukur dampak manfaat dan biayanya,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan daerah mana yang bisa dijadikan pengganti Jakarta? Marzuki mengatakan lokasinya tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta.
"Di sekitar pingiran Kota Jakarta saja dan itu pun masih rentan dengan masalah karena lahan di sekitar Jakarta sudah dikuasai orang-orang kaya Jakarta. Yang relatif tidak bermasalah, reklamasi pantai," sarannya.
Membangun suatu kawasan dengan cara reklamasi pantai, kata Marzuki, bukanlah hal baru karena banyak negara telah melakukan itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekuatan Permukaan Tanah Jauh Berkurang
Redaktur : Tim Redaksi