jpnn.com, JAKARTA - Polemik perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS mulai menemukan titik terang. Gerindra mempersilakan PKS mengutus kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Salahudin Uno.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, masuknya kader PKS ke Balai Kota nantinya, tidak terlalu berpengaruh terhadap peta perpolitikan Pilpres 2019. “Sebab DPRD masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah,” ujar Emrus di Jakarta, Kamis (15/11)
BACA JUGA: Jokowi: Kerja Sama ASEAN - AS Bukan Zero Sum Game
Sekadar diketahui, total kursi di DPRD DKI periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi. Terdiri dari 68 kursi partai pendukung pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin dan 38 kursi partai pendukung Prabowo-Sandi.
Meski demikian, Emrus mengakui situasi politik di DPRD DKI Jakarta sangat cair, sehingga kecil potensi terjadinya pembelahan antara kelompok partai-partai pendukung Prabowo dengan partai-partai pendukung Jokowi.
BACA JUGA: Sandiaga Doakan Kader PKS Ini Jadi Wagub DKI
Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini juga mengkritisi belum klir-nya kesepakatan antara Gerindra dengan PKS dalam pemberian kursi wakil gubernur kepada PKS.
Meski sudah mempersilakan PKS menyetorkan nama kadernya sebagai calon pengganti Sandi, Gerindra masih turut serta dalam tim fit and proper test.
BACA JUGA: Sepertinya Gerindra Tak Ikhlas Serahkan Kursi Wagub ke PKS
“Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS dong yang punya gawe. PKS yang punya keputusan, yang punya otonom, tapi ini tidak,” katanya.
Emrus menduga, Gerindra masih memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki kesamaan visi.
“Kalau Gerindra ikut dalam fit and proper test, itu sama saja memberi peluang Gerindra menentukan siapa calon dari PKS,” pungkas Emrus.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Tingkatkan Kerja Sama Maritim ASEAN-India
Redaktur & Reporter : Ken Girsang