JAKARTA - Pemerintah berencana menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rencana pemerintah itu dimaksudkan untuk mewujudkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.
"Insya Allah tahun 2013 sudah ada amandemen Wajib Belajar dari 9 ke 12 Tahun. Tergantung pembahasan dengan DPR," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis ( 16/8).
Mendikbud mengatakan, saat ini belum ada aturan yang tegas mengharuskan agar masa Wajib Belajar hingga 12 Tahun. Oleh karena itu, secara bertahap pemerintah menyelenggarakan program pendidikan menengah universal (PMU) sebagai rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun.
"Kita dorong di amandemen Wajar 12 tahun sebagai payung hukum yang lebih kokoh. Tapi sebelum itu semua kita ambil inisiatif mulai dengan wajib belajar 12 tahun melalui PMU," katanya.
Menurutnya, jika tidak menggunakan PMU maka angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah baru akan mencapai 97 persen pada 2040. Namun dengan PMU, APK 97 persen akan dapat dicapai pada 2020.
"Kita belum punya payung hukum yang mewajibkan, tapi kita mulai dengan PMU itu karena urusan momentum. Momentum tidak bisa dibeli dan momentum tidak datang kedua kalinya. Momentum yang dimaksud Mendikbud adalah bahwa pada 2010-2035 populasi penduduk usia produktif adalah yang paling besar terjadi," paparnya.
Bonus demografi, kata dia, jika tidak bisa dikelola dengan baik akan berubah menjadi bencana. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia.
Disebutkannya, saat ini terdapat 71 kabupaten/kota memiliki APK sekolah menengah kurang dari 50 persen. Sedangkan 235 kabupaten/kota memiliki APK sekolah menengah di bawah rata-rata nasional (70 persen). Terdapat tiga sasaran utama PMU, yaitu menaikkan APK secara signifikan, memperkecil disparitas antarkabupaten/kota, serta memperbaiki komposisi SMA :SMK. Diharapkan, PMU menjadi andalan pada 2013.
"Kita mulai dari penyiapan infrastruktur, baik itu berupa rehab ruang SMA dan SMK yang rusak berat maupun pendirian ruang kelas baru sampai dengan pendirian unit sekolah baru," imbuhnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 624.702 Guru Telah Ikuti UKG
Redaktur : Tim Redaksi