JAKARTA - Pemerintah mulai memikirkan realisasi pembentukan lembaga pembiayaan khusus infrastruktur. Langkah itu dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Pembahasan lembaga pembiayaan itu dibahas khusus dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (25/1). SBY mengatakan, sudah banyak usulan mengenai bank infrastruktur. "Manakala kita yakini sudah siap dan bisa kita luncurkan, tentu bisa jadi bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan," kata SBY dalam pengantar sidang kabinet.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.700 triliun dari total biaya MP3EI yang mencapai Rp 4 ribu triliun. Dengan kebutuhan dana Rp 1.700 triliun untuk infrastruktur, kata dia, paling tidak dibutuhkan dana Rp 170 triliun untuk membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur itu.
"Modalnya kecil. Kalau gearing ratio-nya (perbandingan antara utang dengan seluruh modal perusahaan, Red) sepuluh kali, jadi modal yang dibutuhkan Rp 170 triliun," kata Hatta seusai sidang kabinet.
Bentuk lembaga tersebut tidak mesti bank, namun menguatkan lembaga yang sudah ada. "Kita punya SMI (Sarana Multi-Infrastruktur Indonesia)," imbuhnya.
Selain SMI, juga ada Indonesia Infrastructure Fund (IIF). Bisnis utama anak usaha dari PT SMI itu adalah menarik minat calon investor dan membuat proyek infrastruktur menjadi layak disalurkan pinjaman bank.
Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menambahkan, upaya untuk mewujudkan lembaga pembiayaan tersebut membutuhkan waktu yang panjang. "Ini memerlukan dasar hukum yang jelas dan kuat. Semua itu pasti memerlukan waktu dan masa transisi yang yang harus dipersiapkan," tuturnya.
Namun menurut Darmin, saat ini merupakan saat yang tepat untuk membangun proyek jangka panjang karena stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan, lembaga pembiayaan semacam bank infrastruktur hampir setiap negara memiliki.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan sampai pada kesimpulan apa, jalan mana yang ditempuh (membentuk bank infrastruktur atau memperkuat SMI, Red)," terang Darmin. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan : Dokumen Bermasalah Segera Beres
Redaktur : Tim Redaksi