jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Siti Nurbaya mengatakan demokrasi adalah budaya politik yang partisipatif. Agar bisa berlanjut, demokrasi membutuhkan kondisi tertentu, antara lain pemerintah harus terus-menerus menjalankan kewajiban dan kewenangan simboliknya.
Demikian dikatakan Siti Nurbaya, dalam diskusi “Politik dan Budaya Demokrasi” di gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (23/10).
BACA JUGA: Partai Islam Jangan Hanya Incar Kursi Menteri
Selain itu lanjutnya, demokrasi juga membutuhkan sebuah kondisi dimana tidak boleh terjadi gangguan terhadap suatu kelompok lain. "Jika itu terjadi, negara harus ambil posisi menghentikan gangguan tersebut. Jangan malah membiarkan," tegasnya.
Mantan Sekjen DPD RI itu juga mengkritisi sikap pemerintah sekarang yang dia nilai sangat berpotensi menghentikan demokrasi. "Kerjanya hanya membuat regulasi saja, malas berpikir dan malas bekerja. Ini juga ancaman bagi kelanjutan demokrasi," tegas Siti Nurbaya.
BACA JUGA: Garuda Sita Ribuan Liter Air Zamzam
Kewajiban pemerintah, lanjutnya, adalah untuk merespon semua hal terkait dengan urusan rakyat. "Apa saja, sepanjang itu masalah rakyat, pemerintah wajib meresponnya agar demokrasi tetap dipercaya rakyat. Jangan responsif dengan urusan pribadi seperti 1000 dan 2000 persen terkait Bunda Putri," ungkap Siti Nurbaya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Lima Tahun, Kekayaan Tersangka Suap Pajak Naik Rp 2,2 Miliar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Dul Karaoke Jadi Urusan Ahmad Dhani
Redaktur : Tim Redaksi