JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga saat ini dinilai tidak optimal dalam melakukan pencegahan korupsi. Terutama, kata Ahmad Yani, dalam proses pembahasan anggaran di DPR.
"KPK mestinya juga harus bertanggung jawab terhadap berbagai kemungkinan praktek korupsi yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran di DPR," kata Ahmad Yani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (30/5).
Pernyataan anggota Komisi III DPR itu terkait desakan para menteri agar semua pembahasan anggaran di DPR harus selesai dalam waktu dua hari.
Menurut Yani, hal itu sebuah permintaan yang tidak masuk juga dan patut dicurigai oleh KPK. Pasalnya, Yani menilai, hal itu upaya untuk menyandera DPR mengamini saja semua anggaran yang ada di masing-masing kementerian.
Dikatakan, bisa saja DPR menyetujui semua anggaran yang dibawa oleh masing-masing kementerian ke DPR. "Tapi kita minta KPK juga ikut hadir menyaksikan proses persetujuan tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi. Tapi mereka pasti tidak mau," ungkap Yani.
Menurutnya, KPK itu lebih suka membiarkan proses korupsi berlangsung, setelah itu langsung tangkap tangan karena cara-cara seperti itu ramai pemberitaannya.
"Kalau pencegahan kan sifatnya edukatif dan tidak menarik perhatian media massa. Tapi kalau tertangkap tangan, kesannya KPK itu canggih, padahal itu hanya panggung popularitas," kata Ahmad Yani. (fas/jpnn)
"KPK mestinya juga harus bertanggung jawab terhadap berbagai kemungkinan praktek korupsi yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran di DPR," kata Ahmad Yani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (30/5).
Pernyataan anggota Komisi III DPR itu terkait desakan para menteri agar semua pembahasan anggaran di DPR harus selesai dalam waktu dua hari.
Menurut Yani, hal itu sebuah permintaan yang tidak masuk juga dan patut dicurigai oleh KPK. Pasalnya, Yani menilai, hal itu upaya untuk menyandera DPR mengamini saja semua anggaran yang ada di masing-masing kementerian.
Dikatakan, bisa saja DPR menyetujui semua anggaran yang dibawa oleh masing-masing kementerian ke DPR. "Tapi kita minta KPK juga ikut hadir menyaksikan proses persetujuan tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi. Tapi mereka pasti tidak mau," ungkap Yani.
Menurutnya, KPK itu lebih suka membiarkan proses korupsi berlangsung, setelah itu langsung tangkap tangan karena cara-cara seperti itu ramai pemberitaannya.
"Kalau pencegahan kan sifatnya edukatif dan tidak menarik perhatian media massa. Tapi kalau tertangkap tangan, kesannya KPK itu canggih, padahal itu hanya panggung popularitas," kata Ahmad Yani. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Farhat Pasrah Jika Dicopot jadi Caleg Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi