jpnn.com - JAKARTA - Kebiasaan pejabat melakukan inspeksi mendadak (sidak) saat pelaksanaan ujian nasional (Unas) menuai kritikan.
Aksi kunjungan itu dianggap tak tepat waktu dan mengganggu pelajar. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)Retno Listyarti memprotes aksi kunjungan tersebut.
BACA JUGA: Ini Jumlah Kursi Mahasiswa Baru yang Diperebutkan lewat SBMPTN
Kehadiran pejabat publik dalam pelaksanaan Unas tidaklah cukup bermanfaat. "Kalau mau sidak seharusnya sebelum Unas digelar. Bukan saat pelaksanaan Unas," ujar Retno Listyarti menanggapi aksi sidak pejabat di berbagai sekolah, Selasa (14/4).
Menurutnya sidak saat pelaksanaan Unas tak lebih sebagai aksi bernuansa politis semata. Tidak menyentuh pada esensi persoalan Unas yang sebenarnya.
BACA JUGA: 2 Daerah Ini Punya Integritas UN Tertinggi
Tak itu saja, dia menilai sidak tersebut cukup mengganggu jam kesiapan peserta Unas. Karena waktu yang disediakan menjawab soal sangatlah singkat. "Sidak itu kan ditujukan bagi kesiapan Unas. Harusnya sebelum Unas digelar," tuturnya.
Meski pada satu sisi, dia mengakui pemerintahan Jokwo-JK telah menunaikan janjinya. Yakni menghilangkan status kelulusan Unas bagi pelajar. Kenyataan tersebut, dia menilai cukup memberikan arti bagi dunia pendidikan. Terutama bagi pelajar yang jadi lebih tenang melaksanakan ujian. (rko)
BACA JUGA: Unas Berbasis Komputer, 3 Sekolah Alami Kendala Server
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Unas Online Jadi Proyek UPS Jilid II
Redaktur : Tim Redaksi