Sidang Offline Marak Digelar, Prof Tjandra: Ada Kerumunan Bisa Tularkan Covid-19

Kamis, 02 Desember 2021 – 15:37 WIB
Prof Tjandra Yoga Aditama. Foto: dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pada Juni 2021, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sempat menghentikan sementara kegiatan offline, termasuk sidang selama tiga hari setelah hakim dan pegawai terpapar COVID-19. Bahkan, jumlah orang yang terpapar virus SARS-CoV-2 itu mencapai 27 orang.

Melihat kondisi saat ini, penurunan kasus virus Corona di Indonesia membuat pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran, termasuk sidang yang kini sudah bisa digelar secara offline.

BACA JUGA: Peristiwa Memilukan Ini Terjadi di Surabaya

Mengingat masih dalam situasi pandemi, terlebih varian baru COVID-19, Omicron yang sangat menular sudah terdeteksi di sejumlah negara, apakah sidang offline sebaiknya digelar secara online saja?

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Guru Besar FKUI Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan jika ada kerumunan maka risiko penularan COVID-19 juga makin besar.

BACA JUGA: Bandung Antisipasi Masuknya Varian Omicron

"Yang jelas, kalau ada kerumunan orang maka risiko penularan makin besar, jadi memang anjurannya adalah menghindari kerumunan," kata Prof Tjandra, Kamis (2/12).

Dia menambahkan jika terpaksa harus ada dalam kerumunan, maka ada tiga hal yang baik dilakukan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.

"Satu. kalau bisa kerumunannya di luar ruangan. Dua, waktu dalam kerumunan harus sesingkat mungkin, dan tiga, kalau terpaksa kerumunan di dalam ruangan, maka jendela dan lain-lain, harus terbuka lebar untuk menjamin ventilasi udara," terang dia.

Lalu, sebagai langkah mencegah penularan COVID-19, apakah sidang offline sebaiknya digelar secara online?

"Saya tidak akan secara spesifik memberi anjuran kegiatan tertentu. Tetapi, silakan gunakan prinsip-prinsip di atas untuk kegiatan apa pun juga," kata dia.

Terkait varian baru COVID-19, B.1.1.529 atau Omicron, Tjandra mengingatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan semua negara, termasuk Indonesia, perlu melakukan mitigasi berlapis.

"Mereka menyebutnya sebagai multi-layered risk mitigation approach. Artinya tindakan pencegahan dan mitigasi memang harus dilakukan amat ketat dan berlapis-lapis," jelas Prof Tjandra. (rhs/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler