jpnn.com, JAKARTA - DPD RI meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Terutama dari India yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. dalam Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 pada Kamis (6/5).
BACA JUGA: DPD RI - Unand Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU SP3K
"Kita harapkan pemerintah mampu menggerakkan seluruh petugas seperti di bandara dan pelabuhan guna untuk mengawal masuknya para WNA ke Indonesia, antara lain dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri," kata Nono.
Nono juga berharap adanya penguatan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan ekonomi nasional di masa pandemi. Salah satunya dengan memberi kemudahan akses informasi terkait pembiayaan sebagai modal usaha.
BACA JUGA: Pengumuman, Semua Pintu Masuk ke Yogyakarta Ditutup untuk Pemudik
"Kami harapkan Komite IV dapat melakukan elaborasi dan eksplorasi lebih lanjut, terutama menyangkut berbagai masalah yang dihadapi UMKM," kata senator dari Provinsi Maluku ini.
DPD RI juga menyampaikan duka mendalam atas tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, dan berharap agar presiden Joko Widodo dapat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kru kapal selam yang gugur.
BACA JUGA: Penjelasan Polisi soal Penutupan Gerbang Tol Cikarang Barat yang Diprotes Pekerja, Oalah
Selain itu, DPD RI juga menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK yang tewas dalam baku tembak antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua akhir April lalu.
"Aksi kriminalitas yang dilakukan KKB di Papua sudah meresahkan dan tidak dapat ditoleransi lagi. Kami mengharapkan TNI dan Polri dapat segera menumpas KKB sampai ke akar-akarnya. Diharapkan Komite I dapat mengundang berbagai pihak terkait situasi dan peristiwa ini," ucap Nono.
Sidang Paripurna DPD RI tersebut juga memutuskan pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer sebagai usulan dari Komite III DPD RI yang akan memperjuangkan nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun agar bisa mengikuti tes CPNS.
Dalam forum itu juga dibacakan laporan kegiatan anggota di daerah. Senator dari Papua Barat Filep Wamafma dalam laporannya menyoroti masalah Papua yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Dirinya menilai penetapan KKB Papua sebagai kelompok teroris oleh pemerintah, justru berpotensi memunculkan eskalasi permasalahan di Papua yang akan mengorbankan warga sipil ataupun TNI di Papua.
Menurut Filep, keberadaan Pansus Papua DPD RI yang telah menghasilkan rekomendasi juga dinilai belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dirinya berharap agar pimpinan DPD RI dapat segera mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan di Papua.
“Ini penting sekali, bagi kami senator Papua ada langkah komprehensif dari pimpinan atas penyelesaian masalah ini. Kami berharap Papua tetap damai, aman, dan eksis bersama dengan negara kesatuan republik Indonesia," ucap Filep yang juga pernah menjabat sebagai Pansus Papua DPD RI ini. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam