JAKARTA - Kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan ketua dan anggota Panwaslu Gorontalo akan diputuskan pekan depan. Namun, hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan melakukan pleno untuk keputusan beberapa kasus pelanggaran kode etik, salah satunya Gorontalo.
"Sebelum pembacaan putusan, anggota DKPP akan membahasnya di sidang pleno yang rutin dilakukan tiap Jumat. Untuk kasus Gorontalo, kita jadwal pembacaan putusannya pekan depan," kata Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini yang dihubungi JPNN, Kamis (8/2).
Dalam pembacaan putusan nanti, seluruh pihak berperkara akan diundang. Salah satu pokok masalah yang menjadi perhatian DKPP adalah pemberian rekomendasi dari Panwaslu Gorontalo kepada KPU Gorontalo yang meminta agar salah satu calon wako Adhan Dambea (incumbent) mengganti surat keterangan tamat (SKT) dengan surat pengganti ijazah (SPI). Anehnya, rekomendasi yang turun 28 Desember 2012 ini, tanpa mengundang Adhan selaku terlapor untuk dimintai klarifikasi tentang keabsahan SKT SD. Nanti pada 7 Januari 2013 Panwas kemudian mengirimkan tiga surat permintaan klarifikasi kepada Adhan.
"Dalam sidang kemarin (Kamis, 7/2) kami memang mempertanyakan motif Panwas hingga ada surat permintaan klarifikasi kepada Adhan. Padahal sudah ada rekomendasi 28 Desember 2012," ujarnya.
Seharusnya, dipanggil dulu semua pihak baru ada rekomendasi. "Ini kok aneh, kenapa sudah final dalam bentuk rekomendasi harus ada klarifikasi lagi. Apa lazim mengeluarkan surat sampai tiga kali dalam sehari semalam untuk hal yang sama. Ini menandakan ada suatu desakan yang luar biasa," tambahnya.
Nur Hidayat yang juga ketua majelis perkara pelanggaran kode etik Panwas Gorontalo ini menyebut, Panwas tidak mengerti dengan prosedur yang diambilnyai. Panwas dinilai terlalu terburu-buru dalam membuat rekomendasi, karena ada yang kurang yaitu memanggil terlapor.
"Karena sikap terburu-buru itu makanya Panwas gelapan dan akhirnya membuat surat undangan permintaan klarifikasi satu hari tiga kali," tandasnya.(esy/jpnn)
"Sebelum pembacaan putusan, anggota DKPP akan membahasnya di sidang pleno yang rutin dilakukan tiap Jumat. Untuk kasus Gorontalo, kita jadwal pembacaan putusannya pekan depan," kata Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini yang dihubungi JPNN, Kamis (8/2).
Dalam pembacaan putusan nanti, seluruh pihak berperkara akan diundang. Salah satu pokok masalah yang menjadi perhatian DKPP adalah pemberian rekomendasi dari Panwaslu Gorontalo kepada KPU Gorontalo yang meminta agar salah satu calon wako Adhan Dambea (incumbent) mengganti surat keterangan tamat (SKT) dengan surat pengganti ijazah (SPI). Anehnya, rekomendasi yang turun 28 Desember 2012 ini, tanpa mengundang Adhan selaku terlapor untuk dimintai klarifikasi tentang keabsahan SKT SD. Nanti pada 7 Januari 2013 Panwas kemudian mengirimkan tiga surat permintaan klarifikasi kepada Adhan.
"Dalam sidang kemarin (Kamis, 7/2) kami memang mempertanyakan motif Panwas hingga ada surat permintaan klarifikasi kepada Adhan. Padahal sudah ada rekomendasi 28 Desember 2012," ujarnya.
Seharusnya, dipanggil dulu semua pihak baru ada rekomendasi. "Ini kok aneh, kenapa sudah final dalam bentuk rekomendasi harus ada klarifikasi lagi. Apa lazim mengeluarkan surat sampai tiga kali dalam sehari semalam untuk hal yang sama. Ini menandakan ada suatu desakan yang luar biasa," tambahnya.
Nur Hidayat yang juga ketua majelis perkara pelanggaran kode etik Panwas Gorontalo ini menyebut, Panwas tidak mengerti dengan prosedur yang diambilnyai. Panwas dinilai terlalu terburu-buru dalam membuat rekomendasi, karena ada yang kurang yaitu memanggil terlapor.
"Karena sikap terburu-buru itu makanya Panwas gelapan dan akhirnya membuat surat undangan permintaan klarifikasi satu hari tiga kali," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Mulai Buka Pendaftaran Caleg
Redaktur : Tim Redaksi