jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi mengambil sikap soal status Khofifah Indarparawansa selaku Mensos yang memilih maju dalam pilgub Jawa Timur 2018.
Pasalnya, jangan sampai ada persepsi Presiden Jokowi menggunakan para menterinya untuk menguasai basis suara untuk Pilpres 2019.
BACA JUGA: Mendagri Singgung Bajak Kader, Begini Reaksi Wasekjen Golkar
”Jangan berkembang rumor bahwa Presiden Jokowi menggunakan para menteri untuk menguasai basis-basis inti dari pendulangan suara menuju pilpres yang akan datang,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (28/11).
Menurut Fahri, agar rumor tersebut tidak berkembang terus maka Presiden Jokowi harus menetapkan status Khofifah apakah betul dia maju pilkada dan apabila betul harus segera mundur.
BACA JUGA: Khofifah Sudah Kirim Surat ke Jokowi, Isinya?
”Kalau betul, ya maka segera mengundurkan diri. Tapi kalau tidak betul ya juga harus disampaikan kepada publik, biar tidak simpang siur tidak merugikan nama presiden sendiri,” ujarnya.
Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga menganjurkan Khofifah untuk melepaskan jabatannya agar dapat fokus mengikuti pilkada Jawa Timur.
BACA JUGA: Ahmad Dhani Tersangka, Fahri Hamzah Bilang Begini
”Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya kan sisa delapan bulan ya, tujuh bulan, pilkada kalau tidak intensif, tujuh bulan bisa sulit,” tukas JK kepada wartawan, Selasa (28/11).
Selain agar fokus mengikuti pilkada, menurut politisi senior Partai Golkar itu, tugas menteri sosial sangat berat karena mengurusi urusan kemanusiaan dan posisinya strategis di pemerintahan sehingga dibutuhkan konsentrasi dari orang yang menjabatnya.
”Pertama tugas itu sangat penting karena harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya, kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?” ucap JK penuh tanya.
Kendati demikian, JK mengaku, semua keputusan tentang posisi menteri sosial berada di tangan Presiden Jokowi yang telah menerima surat pemberitahuan Khofifah bahwa dirinya telah resmi maju menjadi calon gubernur Jawa Timur.
”Saya belum tahu karena surat itu ditujukan kepada presiden, tapi tentunya presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada,” imbuhnya.
Menurut JK, komunikasi terakhir antara presiden dan Khofifah dilakukan saat ia masih belum 100 persen yakin akan maju pilkada, sehingga tidak ada pembahasan soal posisi Mensos di antara ketiganya.
”Tapi, ini kan sudah diumumkan, ya, sudah dapat partai, jadi pasti ada langkah-langkah itu,” tandasnya.
Terkait calon pengganti Khofifah sebagai Mensos apabila memang dia perlu mengundurkan diri, JK menyatakan, kriteria yang paling penting adalah kemampuan dan profesional.
”Saya kira bukan soal dari mananya, tapi sanggup apa tidak dia melanjutkan usaha Ibu Khofifah karena Ibu Khofifah `kan termasuk menteri yang cukup baik,” ujar JK.
Mengenai tudingan Fahri, menurut JK, hal itu tidak benar. Istana pasti akan segera mengambil langkah untuk menyikapi surat dari Khofifah tersebut. Meski belum memutuskan apakah akan mengganti Khofifah atau tidak.
”Saya kira penggantinya nanti bukan soal dari mananya (PDIP atau NU, Red), tetapi sekali lagi sanggup apa tidak dia melanjutkan usaha Ibu Khofifah,” kata JK, seperti dikutip Indopos (Jawa Pos Group).
Ditambahkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, surat yang dikirimkan Khofifah yang akan maju pilkada Jawa Timur sudah sampai ditangan presiden. ”Surat dari Bu Khofifah sudah dikirimkan ke presiden, tapi itu surat pribadi,” ujar Pratikno, Selasa (28/11).
Pratikno mengungkapkan, keinginan Khofifah yaitu menyerahkan surat itu secara pribadi kepada Presiden Jokowi.
”Tadi Bu Khofifah mengusulkan akan menyampaikan secara langsung. Tapi Belum sempat menjadwalkan menerima Bu Khofifah,” kata Pratikno. (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Minta Jokowi Jelaskan Status Khofifah
Redaktur & Reporter : Soetomo