jpnn.com, TANGSEL - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod mengapresiasi sikap PDI Perjuangan yang menjunjung konstitusi dengan tidak membiarkan Jokowi menjabat presiden tiga periode.
"Saya berikan apresiasi kepada Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, red) yang menggawangi betul konstitusi. Kalau sikap PDIP tidak begitu, bisa jebol itu Jokowi menjabat presiden tiga periode meskipun melanggar konstitusi," kata Ma'mun Murod saat diskusi publik 'Catatn Awal Tahun Pemilu 2024: Penguatan atau Disrupsi Demokrasi yang digelar FISIP UMJ, Rabu (10/1).
BACA JUGA: Cawe-Cawe Penguasa di Pilpres 2024 Membahayakan Demokrasi
Dia menegaskan sikap PDIP itulah yang membuat pembatasan kekuasaan masih terjaga.
Ma'mun Murod kemudian menyinggung pertemuannya dengan ketua umum PP Muhammadiyah untuk membahas kecurangan pemilu.
BACA JUGA: Perludem Tanggapi Komentar Jokowi Soal Perlu Mengevaluasi Format Debat Capres di Pilpres 2024
"Seharusnya partai-partai yang teriak-teriak untuk kecurangan pemilu, tetapi, kemudian tidak juga. Kenapa tidak teriak? Sederhana, karena semua partai pernah menjadi pelaku dari kecurangan pemilu, meskipun sekarang pilihan capresnya beda-beda," katanya.
Dia mengatakan sikap Muhammadiyah pun sama, saling memberikan dukungan kepada capres-capres.
BACA JUGA: Menang Total di Debat Cawapres, Gibran Kuasai Media Sosial
Bahkan, kata Ma'mun sekarang ini ada prinsip mendukung yang dipastikan menang.
"Mau ngapain dukung yang kalah. Sekarang ini begitu, tidak di kalangan kampus, kiai, mahasiswa, di kalangan partai-partai politik. Bahkan, di sebagian kalangan Muhammadiyah berprinsip juga seperti itu, mendukung yang pasti, kira-kira nanti dapat menteri, komisaris, dan sebagainya. Kalau prinsip berpolitik sudah seperti ini semua, rusak Indonesia," kata Ma'mun Murod.
Dia pun memilih jalur kritis. Ma'mun mempersilakan kalangan di Muhammadiyah untuk memilih jalur oportunisme dan pragmatis.
"Kalau pilihan saya itu. Makanya sering saya katakan bukan soal (capres nomor urut) 1, 2, 3. Akan tetapi, ketika ada satu pasangan dalam pemilihan proses berpolitik dalam penentuan cawapres tidak beres, sikap politik saya asalkan bukan Gibran. Sekali lagi saya katakan, ini tidak ada urusannya dengan 1, 2, 3," sambung Ma'mun.
Ma'mun mengatakan sikap politiknya itu urusannya dengan demokrasi.
Bahkan, kata dia di kalangan Muhammadiyah seolah-olah yang sekarang dikembangkan bahwa politik itu bagian dari muamalah duniawiah, seolah-olah urusan muamalah sehingga politik tidak perlu memilih tidak apa-apa.
"Itu orang yang ngawur. Padahal kalau kita menggunakan prinsip muamalah tidak boleh curang dalam proses pemilihan misalnya. Jadi, ini tugas kita semua," kata Ma'mun. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irjen Karyoto: Firli Bahuri Bisa Dijemput Paksa
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti