jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Khairunnisa Nur Agustyati mengakhawatirkan akan adanya intervensi terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul komentar Presiden Joko Widodo terkait perlunya mengevaluasi format debat para capres di Pilpres 2024.
“Kami mengkhawatirkan jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi, sebaiknya percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” ujar Khairunnisa di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
BACA JUGA: Tengah Malam Ada Pihak Laporkan Anies ke Bareskrim, soal Klaim Rp 700 T di Debat Capres
Meski begitu, dia berharap KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional sehingga pemilu tidak terganggu, tetap berlangsung jujur dan adil.
“Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antarpeserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” ujarnya.
BACA JUGA: Debat Capres Diwarnai Aksi Protes Grace Natalie, Kaesang Pangarep Berkomentar Begini
Lebih lanjut, dia kembali menanggapi kritik Presiden Jokowi soal format debat. Menurut dia, sikap presiden ini menimbulkan asumsi di publik.
”Dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu,” ujar Khairunnisa.
BACA JUGA: Jokowi Terkesan Membela Paslon 02, Timnas AMIN: Biasa, Bapak Sayang Anak
KPU tampaknya mengabaikan kritik presiden, yaitu tidak mengubah format debat.
"Sebab, kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya,” ujar Ketua KPU Hasyim Asyari.
Senada dengan Ketua KPU, Perludem juga menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon sehingga seharusnya tidak menjadi masalah.
“Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan KPU memutuskannya secara independen,” tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi.
Jokowi menganggap debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.
"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi.
Dia menambahkan saling menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal.
Jokowi menyebut debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon.
Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.
Tidak Patut
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan menilai Presiden Jokowi sebaiknya membatasi diri untuk tidak merespons atau mengomentasi debat capres.
"Sebaiknya Presiden membatasi diri dalam mengomentari debat kandidat karena sejatinya dia berdiri di atas semua calon, walaupun fakta menunjukkan indikasi kuat keberpihakannya pada calon tertentu," terangnya.
Sebelumnya, pernyataan kekecewaan Jokowi terkait debat disinyalir menyiratkan keberpihakan dan respons dari buruknya performa Prabowo Subianto saat berhadapan dengan Anies Baswedan di panggung Debat Capres yang diselenggarakan KPU (7/1) malam.
Menurut dia, pernyataan presiden itu juga memperkuat indikasi keberpihakan presiden.
“Presiden punya pandangan tersendiri terhadap materi debat, kebetulan pandangannya sama dengan Prabowo. Fakta ini makin mengindikasikan bahwa Prabowo adalah representasi Jokowi," pungkas Bakir Ihsan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari