jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mempertanyakan sikap Serikat Pekerja (SP) Pertamina menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk sebagai pimpinan di lembaga itu.
Dosen di Universitas Pelita Harapan itu khawatir, penolakan hanya akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Bang Emrus Sebut Aksi Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Sarat Agenda Terselubung
Sama seperti aksi wadah pekerja KPK yang menolak pimpinan baru di lembaga antirasuah itu beberapa waktu lalu.
Emrus kemudian mengingatkan, Pertamina merupakan institusi bisnis. Pengelolaan perusahaan sepenuhnya mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme. Tidak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan argumentasi tanpa disertai penilaian terhadap kinerja.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Minta Erick Thohir Sudahi Kegaduhan soal Ahok
"Kalau hanya melakukan gerakan tolak Ahok, itu menjadi tindakan bernuansa politik yang punya agenda politik. Seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Emrus di Jakarta, Kamis (21/11).
Direktur Eksekutif EmrusCorner kemudian mengutip alasan pimpinan SP Pertamina menolak mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sebagaimana dimuat sejumlah media massa.
BACA JUGA: Pegawai BUMN Tolak Ahok, Wasekjen PPP: Itu Tanda-Tanda Kehancuran
Menolak karena kata-kata Ahok dinilai kasar dan sering membuat gaduh. Alasan itu dinilai tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada.
Alasan yang dikemukakan juga dinilai dangkal karena tidak disertai fakta, data dan bukti yang valid.
"Alasan yang dikemukakan juga hanya melihat dari satu sisi serta sarat subjektivitas pimpinan serikat pekerja semata. Kesannya sarat agenda terselubung. Harusnya menyatakan akan mendirikan komunitas peduli Pertamina untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ahok. Tujuannya untuk buka-bukaan penanganan Pertamina masa lalu dan pengelolaan Pertamina ke depan," pungkas Emrus. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang