JAKARTA - Dewan Pendiri Partai Demokrat hingga kini masih menunggu keputusan yang akan diambil Ketua Koalisi yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.
”Karena kami anggap Pak SBY sebagai pembina utama partai, makanya kalau beliau belum bersikap kami tetap akan menunggu,” ujar Vence Rumangkang, salah seorang pendiri PD, Senin (16/4) di gedung DPR.
Dia menambahkan, satu hal yang dipastikan Vence, pihaknya tidak akan mendesak SBY untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Sebab, apapun keputusan yang diambil jelas akan berpengaruh kepada Partai Demokrat itu sendiri. ”Kami bersama para deklarator partai tidak dalam posisi untuk mendorong SBY untuk mengambil sikap,” lanjutnya.
Ditegaskan pula, Partai Demokrat akan tunduk terhadap segala keputusan yang akan diambil SBY yang merupakan wujud dari sikap satu suara kepada SBY. ”Kami yakin, apapun keputusan yang akan diambil Pak SBY, para pendiri partai akan berorientasi pada sikap yang akan diambil oleh beliau,” tegasnya lagi.
Namun diakui Vence, seluruh kader partainya saat ini tengah menantikan keputusan SBY terkait keberadaan PKS baik di koalisi maupun kabinet. ”Kami yakin SBY akan melakukan tindakan terbaik. Yang terbaik itu bisa saja PKS di dalam atau malah keluar koalisi,” imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan kalau keinginan PKS untuk tetap bersama koalisi sudah terlambat, yang berarti PKS tetap akan dikeluarkan dari koalisi pemerintah. ”Sangat terlambat, keputusan sudah bulat,” ujar Mubarok.
Dia pun mengatakan sikap PKS itu mencerminkan sikap partai yang plin-plan karena sudah menyatakan siap berada di luar koalisi bahkan pernyataan tersebut berkali-kali diutarakan PKS.
Namun menurut Mubarok, ketika PKS merasa akan dikeluarkan dari koalisi, petinggi PKS kontan berubah pendapat dengan mengatakan keinginannya untuk tetap berada di dalam koalisi pemerintah.
”Pernyataan ingin tetap berada di dalam koalisi disampaikan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Padahal dulu pernah seperti ini, lalu dimaafkan. Tapi kemudian diulang lagi dengan menentang kebijakan pemerintah. Ini yang tidak fair dan justru plin plan,” pungkas Mubarok beberapa waktu lalu. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Curigai Agenda di Balik Usul Interpelasi
Redaktur : Tim Redaksi