Sikapi Tragedi Kanjuruhan: Ketua Komisi X DPR: Setop Kompetisi dan Bentuk Tim Independen Pencari Fakta

Minggu, 02 Oktober 2022 – 08:36 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: Dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tragedi di Stadion Kanjuruhan seusai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan Kompetisi Liga I 2022 menewaskan sedikitnya 127 orang.

Pemerintah harus menghentikan seluruh kompetisi dan membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

BACA JUGA: Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Ini Hukuman yang Berpotensi Didapat Arema

“Tragedi di Stadion Kanjuruhan ini merupakan salah satu peristiwa terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Pemerintah harus tegas menghentikan semua kompetisi sepak bola dan membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Minggu (2/10/2022).

Huda mengatakan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini hanyalah puncak dari rentetan kejadian jatuhnya korban di kompetisi sepak bola di Indonesia.

BACA JUGA: Aremania Ricuh di Kanjuruhan, 127 Orang Meninggal Dunia, Termasuk 2 Polisi

Sebelum insiden Kanjuruhan, kompetisi sepak bola di Indonesia telah menelan korban nyawa baik di dalam maupun di luar stadion.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Bergulirnya kompetisi sepak bola pasca-pandemi telah meminta banyak korban. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, lalu di Yogyakarta. Tetapi respons pemerintah biasa saja. Tidak ada pembenahan serius dalam pengendalian suporter maupun keamanan di dalam dan luar stadion,” ujar Huda.

BACA JUGA: Imbas Kerusuhan Suporter Arema, PT LIB Umumkan Liga 1 2022/2023 Setop Sepekan

Huda mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam upaya pengendalian suporter yang anarkistis di pertandingan Arema FC vs Persebaya tersebut.

Menurut dia, berdasarkan pedoman 'FIFA Stadium Safety and Security Regulation' Pasal 19 poin B disebutkan tidak boleh sama sekali penggunaan senjata api dan gas air mata untuk pengendalian massa.

“Namun, kenapa ini masih digunakan dalam SOP pengamanan suporter di Indonesia,” kata Huda.

Huda menilai pemerintah harus bersikap tegas dengan menghentikan seluruh roda kompetisi di Indonesia.

Menurut Huda, harus ada tim independen pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Apa pemicu utama peristiwa ini, apakah ada provokasi sehingga massa tidak terkendali, apakah ada pelanggaran SOP pengamanan oleh petugas di lapangan, bagaimana jalur evakuasi di stadion, hingga manajemen pengelolaan suporter merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh tim independen pencari fakta,” kata Huda.

Hasil temuan tim independent ini, kata Huda bisa menjadi rekomendasi terkait apa langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah dalam membenahi manajemen kompetisi sepak bola di Indonesia.

Selain itu tim independen ini juga bisa mencari tahu secara objektif siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa memilukan tersebut.

“Harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jangan sampai peristiwa ini berlalu begitu saja dengan dalih adanya tindakan anarkistis dari suporter,” kata Huda.

Legislator PKB asal Jawa Barat ini pun meminta Presiden Joko Widodo langsung turun tangan memastikan proses investagasi Tragedi Kanjuruhan ini.

Menurut Huda, penanganan dan respons peristiwa tersebut akan menjadi pesan kepada dunia jika Indonesia serius membenahi pengelolaan sepak bola di tanah air.

“Peristiwa ini pasti menjadi sorotan dunia karena Tragedi Kanjuruhan ini lebih buruk dari Tragedi Hillsborough, Inggris dan Tragedi Hesysel, Belgia,” kata Huda.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler