jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Daerah kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi mengatakan, ada beberapa hal yang membuat anggaran pelaksanaan pilkada di daerahnya belum mencukupi.
Salah satunya ialah adanya selisih yang cukup jauh setelah penghitungan pengajuan anggaran dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SiLPA) yang ada, terdapat selisih yang cukup jauh. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 21 miliar.
BACA JUGA: Senator Bali Desak Pemerintah Terbitkan AMDAL Teluk Benoa
“KPUD mengusulkan anggaran Rp 18 miliar, Panwaslu Rp 7 miliar, pengamanan Rp 3,6 miliar. Total keseluruhan Rp 29 miliar. Tapi SiLPA kami kecil. Sekalipun sudah digeser, tetap kecil. Jadi kami paling maksimal itu bisanya Rp 8 miliar. Jadi kami siap, tapi anggarannya belum cukup,” ujarnya di Gedung Kemendagri, Senin (20/4).
Di sisi lain, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), Reydonnyzar Moenek meminta Pemerintah Kabupaten Kaur tetap mengupayakan ketersediaan anggaran.
BACA JUGA: Broadcast Balita Dibunuh Secara Sadis Gegerkan Warga di Daerah Ini
“Kami tahu persis pemetaan perilaku belanja daerah. Kaur kami dorong lakukan langkah-langkah penyesuaian sebagaimana perintah undang-undang. Wajib dianggarkan. Tolong efisensi belanja. Geser yang tidak perlu, sebesar-besarnya untuk belanja pilkada,” ujarnya.
Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini yakin, Kaur akan mampu karena terdapat sejumlah langkah yang telah diatur regulasinya.
BACA JUGA: Setahun Lulus jadi CPNS Belum Terima NIP, Honorer Kemenag Cemas
“Masa belanja wajib (pelaksanaan pilkada,red) tidak bisa mereka lakukan, sementara belanja yang lain mereka anggarkan,” tegas pria yang karib disapa Donny itu. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Pikap
Redaktur : Tim Redaksi