jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi diplomat muda Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang mempermalukan Republik Vanuatu di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada forum bergengsi itu Silvany menyampaikan hak jawab Indonesia atas tuduhan yang dilontarkan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
BACA JUGA: Jawaban Silvany Pasaribu di Sidang Umum PBB Menohok Vanuatu
Menurut Azis, sebaiknya PM Vanuatu belajar lagi soal ilmu maupun norma-norma hubungan internasional.
“Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional," kata Azis, Senin (28/9).
BACA JUGA: Vanuatu Angkat Isu Papua di Sidang PBB, Delegasi Indonesia Merespons Begini
Pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu pun mengapresiasi strategi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menangkis tuduhan Vanuatu pada Sidang Umum PBB.
Menurut Azis, tuduhan PM Vanuatu mengenai pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
BACA JUGA: Paspor Vanuatu Bisa Dibeli Dengan Harga Rp 2 M, Banyak Diminati Warga Tiongkok
Oleh karena itu Azis mengingatkan PM Vanuatu memahami sejarah dan mengerti Papua secara mendalam.
"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah klir serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi PBB 2504," ungkap Azis.
Politikus Golkar itu juga merasa heran dengan Vanuatu yang kerap mengangkat masalah Papua sejak 2016 hingga SU ke-75 PBB tahun ini.
Azis pun mewanti-wanti Vanuatu tidak membawa agenda pesanan yang akan merugikan negara pulau di Pasifik tersebut pada masa mendatang.
"Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka proseparatis?" kata Azis.
Selain itu, Azis juga mengingatkan Vanuatu belajar etika hubungan internasional dari konsep ASEAN. Dengan demikian negeri di sisi timur Benua Australia itu bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.
"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan international sehingga memahami norma dan hukum secara benar," sindirnya.(boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy