Simak, Catatan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena Tentang Kebijakan PPKM Berbasis Mikro

Kamis, 04 Februari 2021 – 16:18 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Emanual Melkiades Laka Lena. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan beberapa catatan terkait kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro.

Menurut Melki sapaan akrab Melkiades Laka Lena, Indonesia sebagai negara kepulauan bisa punya beberapa model dalam melakukan PPKM sebagaimana kebijakan pemerintah saat ini.

BACA JUGA: BPOM Terbitkan EUA, Melki Laka Lena Ajak Masyarakat Dukung Vaksinasi Corona

PPKM bisa dilakukan berbasis wilayah kepulauan, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan atau RT RW, dusun/kampung.

“Pendekatan PPKM di level bawah dan mikro skala keluarga kemudian RT RW dusun kampung paling cocok dengan budaya gotong royong bangsa Indonesia jika didesain dengan baik melibatkan semua potensi kekuatan dalam mencegah dan menangani covid19,” kata Melki Laka Lena di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

BACA JUGA: Dorong Efektivitas Pembatasan, Pemerintah Upayakan PPKM Berbasis Mikro

Satgas dan posko di tingkat bawah RT RW dusun kampung melibatkan para tokoh di tingkat lokal bekerja sama dengan tenaga kesehatan setempat di Puskesmas atau rumah sakit terdekat dibantu TNI Polri Babinsa dan Babinkantibmas juga Satpol PP bisa duduk bersama mendesain pola kerja satgas dan posko mencegah dan menangani covid 19 di level bawah.

Pola kerja satgas dan posko dibagi dua untuk pencegahan dan penanganan jika ada warga yang terkena covid 19.

BACA JUGA: Satgas Covid-19 Harap Perpanjangan PPKM Turunkan Kasus Aktif

Pencegahan dilakukan dengan cara disiplinkan warga di RT RW dusun kampung untuk jalankan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak plus 2 M menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas.

Para tokoh lokal ketua RT RW dusun kampung, para tetua di lokal memberi edukasi sesuai dengan bahasa, pola, adat dan budaya lokasi yang mudah disampaikan dan dimengerti.

Oleh karena itu, warga mempunyai kesadaran dan kepatuhan untk disiplin menjalankan protokol kesehata juga disertai konsekuensi bagi yang melanggar misalnya tidak mendapat pelayanan publik baik oleh pemerintah atau swasta.

Politikus Partai Golkar dari Dapil NTT 2 ini menjelaskan aparat keamanan TNI Polri di tingkat lokal juga Satpol PP melakukan operasi yustisi kepada warga di tingkat lokal untu patuh menjalankan prokes.

Bisa diberikan penghargaan dan ganjaran bagi warga yang lakukan prokes dengan benar baik oleh aparat bersama jajaran pemerintah dan tokoh di tingkat lokal.

Rencana Presiden Jokowi untuk memberi perhatian pada aspek pencegahan, testing dan tracing pada tingkat lokal misalnya pemberian masker dan lainnya bisa dibantu saat operasi yustisi penegakan disiplin prokes.

Warga yang terkena covid dalam kategori OTG atau ringan dirawat dengan supervisi tenaga kesehatan terdekat di Puskesmas atau RS untuk melakukan isolasi mandiri di rumah yang ada dalam lingkup PPKM RT RW Dusun Kampung.

Bisa juga dilakukan isolasi terpusat yang juga dilakukan di level lokal ini atau di desa kelurahan atau kecamatan bahkan kota kabupaten tergantung tingkat eskalasi kasus dan kemampuan kapasitas tempat isolasi terpusat mulai dari tingkatan terbawah.

Pasien yang masuk kategori sedang dan berat bahkan kritis di tempat isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat yang disupervisi tenaga kesehatan segera dibawa untuk pemeriksaan dan penanganan lanjut di RS rujukan covid.

Menurut Melki, pendekatan PPKM level mikro atau bawah berbasis RT RW dusun kampung yang menjadi keputusan Presiden Jokowi perlu langkah konkret implementasi lapangan disertai penegakan hukum sehingga pencegahan dan penanganan covid 19 di Tanah Air lebih terkendali.

PPKM berbasis komunitas level bawah ini terutama penting di daerah yang peningkatan kasus aktif masih tinggi di atas angka nasional, angka kesembuhan masih rendah di bawah angka nasional.

Termasuk angka kematian masih tinggi di atas angka nasional, angka keterisian tempat tidur ICU dan isolasi masih tinggi di atas angka nasional apalagi ditambah tenaga kesehatan yang terpapar covid cukup tinggi perlu dilakukan desain program dan langkah konkret disertai operasi yustisi yang terukur.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler