jpnn.com, PADANG - Pemerintah memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar 9 Desember nanti, meski banyak desakan dari berbagai elemen masyarakat agar ditunda demi kesehatan dan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19.
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pun angkat bicara.
BACA JUGA: Iwan Fals Setuju Pilkada 2020 Ditunda
Dia mengatakan, jika pilkada tetap dilanjutkan, maka harus dibuat aturan ketat dan pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk mencegah munculnya klaster baru atau penyebaran virus corona yang lebih besar.
“Karena itu pengawasan dan bimbingan atau edukasi kepada masyarakat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh penyelenggara pilkada bersama pemerintah,” ujar Gamawan, Senin (21/9) malam.
BACA JUGA: Istana Pastikan Pilkada 2020 Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Ini Alasannya
Soal kekhawatiran menurunnya partisipasi pemilih karena takut terpapar virus di TPS, menurutnya itu bisa saja terjadi.
Karena itu perlu pengaturan dan penataan serta sosialisasi yang lebih baik dan masif oleh KPU kepada masyarakat.
BACA JUGA: SAPMA Pemuda Pancasila Dukung Pilkada 2020 Dilanjutkan
“Bisa saja petugas TPS mengatur nomor urut menurut jam agar pemilih tidak sekaligus datang. Jarak tetap dijaga, masker harus dipakai. Diawasi dan dibantu petugas lain mengatur agar bisa lebih tertib. Memang diperlukan usaha lebih demi sukses pilmada dan sekaligus mencegah penularan yang luas,” ujarnya.
Menurut Gamawan, kalau pilkada ditunda pun berisiko, terutama soal anggaran negara yang sudah dianggarkan dan anggaran calon.
“Lalu apakah juga akan berarti mengulangi kembali pendaftaran calon? Kalau tak keliru, memundurkan kembali proses tahapan pemilu harus dengan UU atau Perppu, atau gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) seperti dulu saya lakukan terhadap Pilgub Aceh,” kata Gamawan.
Mantan Gubernur Sumbar ini juga berharap tak terjadi 'golput demi kemanusiaan'.
“Tak perlu golput. Yang diperlukan tetap memilih tanpa terpapar virus. Pasti ada solusi,” imbuhnya. (esg/padek)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Adek