jpnn.com, PALU - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri menegaskan pihaknya berjanji akan menggratiskan ke seluruh warga di Sulteng untuk mendapatkan BPJS Kesehatan.
Cawagub Sulteng Abdul Karim Aljufri mendapatkan informasi banyak warga yang tidak mendapatkan akses BPJS Kesehatan secara gratis.
BACA JUGA: Elektabilitas Tinggi di Pilkada Sulteng, Ahmad Ali: Alhamdullilah, Masih Diingat Rakyat
Salah satu faktor penghambatnya adalah seperti tunggakan bayaran, tidak terdaftar sebagai peserta, atau warga miskin dan yang tidak mampu namun bukan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Saya jamin, hal-hal administratif tidak boleh menjadi penghalang warga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas," tegas pria yang akrab disapa AKA dalam keterangannya, Senin (7/10).
BACA JUGA: Pengamat Nilai Program Pertanian Ahmad Ali-Abdul Karim Solusi Efektif Masalah di Sulteng
Karena itu, AKA meminta restu kepada seluruh masyarakat untuk merestui dirinya bersama dengan Ahmad Ali untuk bisa memimpin Sulteng.
AKA menegaskan, pasangan nomor urut 1 ini akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk mendukung program BPJS gratis saat terpilih nanti.
BACA JUGA: 10 Ribu Wirausahawan Baru Ahmad Ali-AKA Bakal Hapus Kemiskinan Ekstrem di Sulteng
"Tidak sedikit peserta BPJS Kesehatan berubah menjadi non-aktif karena banyaknya warga yang menjadi pengangguran akibat kehilangan pekerjaan atau faktor kendala administrasi. Kami akan rapikan admistratifnya dan gratiskan," tegasnya.
Lebih lanjut, AKA meyakini problematika masalah BPJS di Sulteng akan bisa teratasi, jika data dari tingkat kota dan kabupaten sudah terintegrasi dan terpetakan.
Misalnya saja, sudah terbagi pengelompokan data warga kurang mampu atau kelas menengah ke bawah, dan tidak mampu lagi membayar iuran.
"Kalau data sudah rapi, masalah diskriminasi di fasilitas kesehatan seperti antrean maupun kualitas layanan akibat iuran yang bermasalah bisa diselesaikan," ungkapnya.
Ahmad Ali-AKA juga berkomitmen menyediakan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja lepas, terutama tukang bangunan dan buruh di seluruh Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang selama ini bekerja mandiri tanpa jaminan.
"Nantinya semua warga tenang bisa mendapatkan layanan gratis sesuai haknya hanya dengan menunjukkan KTP. Kan semua data sudah terintegrasi dari NIK," tuturnya.
Untuk diketahui, menurut data terakhir tahun 2023, tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta dari tujuh kabupaten/kota se Sulawesi Tengah mencapai Rp124 miliar.
BPJS Kesehatan cabang Palu mengungkapkan cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Tengah sebanyak 3.066.811 atau sebesar 98,94 persen. Keikutsertaan masyarakat sangat tinggi, jumlah penduduk terdaftar JKN telah mencapai 98,94 persen. Namun sayangnya jumlah itu banyak peserta yang menunggak. (mcr10/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Elvi Robiatul