jpnn.com - JAKARTA - Dirut PLN Sofyan Basir merampungkan pemeriksaan di KPK, Senin (25/1). Dia diperiksa sebagai saksi dugaan suap anggaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Deiyai, Papua.
Namun usai diperiksa, Sofyan kembali menegaskan bahwa proyek itu tidak ada kaitan dengan PLN. Sebab, tidak menggunakan anggaran PLN.
BACA JUGA: Desak DPR Perkuat Kewenangan Intelijen
Dia mengaku sudah menjelaskan prosedur proyek yang menggunakan anggaran PLN, maupun soal Independent Power Procedur dan PLTMH secara umum kepada penyidik.
"Tidak ada anggaran PLN, itu murni APBN karena proyeknya Kementerian ESDM," kata Sofyan kepada wartawan di KPK, Senin (25/1).
BACA JUGA: JK yang Keruhkan Air, Jokowi Ambil Ikannya
Pada 2015, kata dia, PLN sudah tak lagi menangani proyek APBN. Namun, lanjut dia, PLN hanya menangani proyek-proyek yang bersumber dari anggaran PLN atau APLN. Namun, ia tak menampik bahwa PLN juga ada proyek PLTMH di wilayah timur Indonesia. Bahkan, jumlahnya mencapai ratusan proyek. "Tidak termasuk (PLTMH di Deiyai). Sama sekali tidak ada," katanya.
Ia menjelaskan, kalau dari APBN prosedurnya anggaran turun melalui dinas. Kalau APLN turunnya ke general manager PLN di daerah.
BACA JUGA: Yusril: BIN Jangan Diberi Wewenang Tangkap Orang
Dia pun tak menampik mengenal anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo, tersangka dalam kasus ini. "Kenal lah kan (Dewie) Komisi V, mitra (PLN)," ujarnya.
Namun, lagi-lagi ia menegaskan tak tahu dan tidak ikut campur dalam proyek yang diperjuangkan Dewie Limpo. "Ohh saya tidak tahu, PLN kan tidak ikut campur," tuntasnya.
Seperti diketahui selain Dewie, KPK juga menjerat staf ahlinya, Bambang Wahyu Hadi, sekretaris pribadinya, Rinelda Bandaso dan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Irenius Adii serta Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi MEA, MenPAN-RB Minta Pemda Benahi Birokrasi
Redaktur : Tim Redaksi