jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan mengusulkan sejumlah nama perwira tinggi Polri untuk diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di sejumlah daerah, selama pelaksanaan pilkada.
Permintaan akan disampaikan ke presiden, mengingat banyaknya daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.
BACA JUGA: ADKASI Bahas Nasib Honorer K2 dengan Mendagri, Ini Usulannya
"Buat saya sebagai Mendagri, tidak mungkin melepas 17 provinsi seluruhnya dari pejabat eselon I Kemendagri. Apalagi pejabat eselon I ada yang masih berstatus pelaksana tugas, enggak bisa dilepas sebagai Pj Gubernur, karena belum definitif. Kalau semua dilepas, kosong Kemendagri," ujar Tjahjo.
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, ada alasan tertentu mengapa dirinya lebih memilih mengusulkan perwira tinggi Polri maupun TNI daripada sekretaris daerah di masing-masing provinsi untuk menjadi Pj Gubernur.
BACA JUGA: Ini Warning Mendagri ke Kepala Daerah agar Tak Dinonaktifkan
Antara lain, untuk mengantisipasi agar tidak ada tudingan maupun indikasi Sekda menggerakkan PNS nantinya buat kepentingan pasangan calon tertentu.
"Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dari Menko Polhukam. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen, eselon I. Bisa juga tahun depan mungkin ada juga dari kejaksaan," ucapnya.
BACA JUGA: Penting! Pak Jokowi Perintahkan Mendagri Lawan Politik Uang
Saat ditanya nama-nama siapa saja yang akan diusulkan, Tjahjo menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun kemungkinan hanya membutuhkan dua nama Pati Polri. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Anggap Wajar Ada yang Anggap PT tak Demokratis
Redaktur & Reporter : Ken Girsang