jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) mulai menyusun draf simplifikasi RUU penyelenggaraan pemilu.
Tiga undang-undang terkait pemilu, yakni UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, akan disatukan menjadi satu UU, yakni UU Penyelenggaraan Pemilu.
BACA JUGA: Untuk Kedua Kalinya, Menteri Yuddy Tak Gelar Open House
Anggota Tim Perumus draf simplifikasi RUU penyelenggaraan pemilu, Djohermansyah Djohan, menjelaskan, aturan terkait pemilu yang disatukan ini nantinya menjadi payung hukum penyelenggaraan pilpres dilakukan bersamaan dengan pileg.
Nah, penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan secara bersamaan ini, lanjut Guru Besar Istitut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu, akan memberikan sejumlah manfaat.
BACA JUGA: Ingat, Berpuasa Itu Sejalan dengan Semangat Pancasila
“Antara lain, rakyat tidak perlu lagi bolak-balik ke TPS untuk memilih anggota legislatif, lantas memilih presiden dan wakil presiden. Tapi cukup sekali saja, sekali datang, agar rakyat tidak bosan. Sekaligus ini untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih,” beber mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, kepada wartawan Selasa (21/5)
Manfaat lain, bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, juga akan lebih hemat.
BACA JUGA: PNS Sudah Diberi THR, Jangan Lagi Terima Parcel
“Akan lebih efektif, efisien dan biaya bisa lebih murah karena honor-honor petugas pelaksana pemilu cukup sekali saja,” terangnya.
Dari aspek pengamanan, lanjutnya, juga akan lebih hemat. “Karena pengerahan aparat keamanan cukup sekali saja. Jadi, dengan simplifikasi ini penyelenggaraan pemilu akan lebih baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo pernah menegaskan bahwa simplifikasi UU penyelenggaraan pemilu ini sangat penting. Yakni dalam rangka menyederhanakan dan menyelaraskan pengaturan pemilu.
Menurut Tjahjo, tiga UU yang disatukan menjadi UU penyelenggaraan pemilu itu nantinya akan menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Pemilu Nasional secara serentak pada 2019. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengumuman Bos, THR Paling Lambat 29 Juni Lho
Redaktur : Tim Redaksi