jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Golkar tak peduli dengan adanya wacana pemboikotan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali, 30 November nanti. Wacana boikot ini sendiri muncul dari kader Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar.
"Yang penting bagaimana DPD I dan II punya hak suara berada di pihak kami. Syaratnya pelaksanaan Munas dihadiri 30 persen pemilik suara. Jadi oprimis, tidak kami melihat intervensi yang ada," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Nurul Arifin di DPR, Jakarta, Kamis (26/11).
BACA JUGA: Titiek Soeharto Anggap Larangan Menkopolhukam Tidak Beralasan
Bahkan, Nurul menyebut wacana boikot itu semakin menumbuhkan semangat mereka. Sebab, wacana itu jelas-jelas bentuk pemberontakan. Karena itu pihaknya yakin kebersamaan kader Golkar di Munas akan semakin solid karena dukungan DPD I dan II.
"Golkar ini tidak terpecah belah, kami tidak suka intervensi dari siapa saja, konflik ini mempersatukan kami, Golkar tidak seperti PPP, rakyat mendukung kami. Kami tidak ingin ada Golkar perjuangan," tegasnya.
BACA JUGA: KPK Periksa Mantan Sekjen ESDM
Nurul menambahkan pelaksanaan Munas di Bali sudah sesuai AD/ART dan konstitusi partai karena merupakan keputusan Rapimnas di Yogyakarta. Sehingga tidak ada keputusan tandingan yang bisa menghentikannya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Aksi Brutal Polisi di Musala, PKS Ingatkan Kapolri Insiden Priok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Tahanan, Andi Mallarangeng Alami Gangguan Pencernaan
Redaktur : Tim Redaksi