jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno (BPN Prabowo - Sandi) Hanafi Rais menyindir Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan pemisahan antara agama dan politik. Menurut Hanafi, justru di era pemerintahan presiden yang kondang dengan sebutan Jokowi itu pula politisasi agama dan kriminalisasi ulama terlihat gamblang.
"Sangat terasa sekarang, orang-orang yang mau beribadah lantas diidentifikasi radikal, teroris, atau mengidentifikasi tanpa verifikasi," ujar Hanafi pada diskusi bertema 'Politisasi Agama Era Jokowi?' yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (19/2).
BACA JUGA: Taufik Ajak Umat Islam Pilih Prabowo - Sandi demi Selamatkan Ulama
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, kondisi yang ada diperparah perekonomian warga yang kian sulit. Bahkan, putra pendiri PAN Amien Rais itu menduga menggelindingnya Gerakan 212 tak terlepas dari kondisi ekonomi yang kian menyusahkan masyarakat.
"Saya pernah katakan, munculnya Gerakan 212 karena ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan kondisi ekonomi masyarakat yang susah," ucapnya. Baca juga: Amien Rais: Tolong Ditulis, Pak Jokowi, Anda Ini Bagaimana sih Maunya?
BACA JUGA: Anggapan Unicorn jadi Penyebab Dana Lari ke Luar Negeri Dinilai Salah Kaprah
Legislator PAN itu juga meragukan data yang selama ini disodorkan pemerintah, termasuk soal perekonomian. Hanafi menegaskan, data tak selalu mencerminkan fakta.
“Ada ekonom katakan, kalau ada kantor statistik sampaikan data soal kemiskinan, itu raskin (beras miskin) dibagi dulu baru disurvei. Kalau sudah begitu merasa miskin atau enggak,” katanya.
BACA JUGA: Putra Kiai Maruf Rapatkan Barisan Relawan di Pacitan
Karena itu, kata Hanafi, sangat mungkin data dimanipulasi untuk kepentingan elektoral petahana. Tujuannya agar masyarakat meyakini data yang ditampilkan sebagai fakta. Baca juga: Amien Rais Beber Pertanda Keberpihakan Tuhan untuk Prabowo-Sandi
"Jadi, mau banyak-banyakan data yang disampaikan pemerintah, kalau rakyat tidak merasa nyambung datanya, percuma. Apalagi kalau data yang diberikan capres itu bohong, mestinya dilaporkan. Menyampaikan data, membiarkan kebohongan, itu sudah kena delik hukum," pungkas Hanafi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Apa Hebatnya Jokowi?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang