"Pernyataan ini salah keliru fatal. Bertentangan dengan konstitusi, sumpah jabatan sebagai Ketua DPR," ujar aktivis HAM, Usman Hamid kepada wartawan dalam acara diskusi di RM Dapur Selera, Jalan DR Soepomo No.45, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Usman mengatakan, Marzuki sebagai pemimpin para wakil rakyat tidak sepantasnya mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, pernyataan itu dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam cara berdemokrasi di Indonesia.
Dengan mengedepankan isu SARA maka perdebatan substansial mengenai program serta visi misi kandidat pada Pilkada DKI 2012 akan terpinggirkan. Apabila penggunaan isu SARA ini terus ditolerir maka dikhwatirkan kualitas hasil pemilu akan semakin buruk dan membuat kesadaran berpolitik masyarakat semakin rendah.
"Mereka datang ke TPS, memberikan suara dengan harapan Jakarta lebih baik. Jangan kemudian dikecewakan dengan cara berpolitik yang kotor," kata mantan koordinator KONTRAS itu.
Lebih lanjut Usman menegaskan, bukan kali ini saja politisi partai Demokrat itu mengeluarkan pernyataan yang menciderai masyarakat. Oleh karenanya, Usman meragukan kapasitas Marzuki sebagai wakil rakyat.
"Kalau nggak mampu jadi negarawan ya mundur lah. Ini sudah berkali-kali, gimana sih saya nggak ngerti apa yang ada di pikirannya. Bukannya membela rakyat malah menyalahkan," tegasnya.
Kekecewaan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam. Menurut Arif, pernyataan berbau SARA yang keluar dari mulut Marzuki telah mengkhianati masyarakat selaku pembayar pajak.
"Dia kan dibiayai oleh pembayar pajak yang berasal dari berbagai etnis dan agama. Pembayar pajak saja tidak pernah mempermasalahkan uang pajaknya digunakan oleh pejabat dari etnis dan agama apa," kata Arif.
Arif juga meminta agar Partai Demokrat untuk menegur kadernya itu. Pasalnya, Marzuki dinilai terlampau sering mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. "Sekalian dicopot kalau perlu, sudah terlalu sering," tegas Arif.
Sebelumya diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie dalam acara silaturahmi dengan anggota Fatayat NU menyerukan untuk tidak memilih pemimpin kafir. Menurutnya, syarat utama bagi umat muslim dalam memilih pemimpin adalah harus seiman.
"Islam sangat mendukung atau sejalan dengan demokrasi yang menjadi pilihan negara kita. Oleh karena itu Islam memberikan aturan, kalau tidak akan sesat. Termasuk memilih pemimpin," kata Marzuki di hadapan anggota Fatayat NU di Twin Plaza Hotel, Minggu (26/9). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tegaskan Foke Tak Butuh Popularitas Lagi
Redaktur : Tim Redaksi