JAKARTA - Langkah masyarakat Kalimantan Timur menggugat Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 33 Tahun 2004 dikecam daerah nonpenghasil migas. Alasannya, jika permohonan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) maka sama saja besaran dana perimbangan untuk daerah yang bukan penghasil migas akan berkurang.
Pada persidangan uji materi UU Nomor 33 Tahun 2004 di MK, Rabu (1/2), Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Andy Rudiyanto menyatakan bahwa daerah yang minim sumber daya alam sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Andy bahkan mengancam bakal menghentikan pengiriman sembako dan daging dari Sinjai ke Kaltim.
"Sebanyak 240 ribu ton beras, 400 ribu ekor sapi dan kerbau serta sayuran sebanyak 13,4 ton, per tahunnya Sinjai kirim ke Kaltim. Jika gugatan dana bagi hasil ini diterima MK. Saya mohon maaf, Sinjai akan lakukan penyetopan (pengiriman sembako dan daging)," kata Andy Rudiyanto, saat memberikan keterangan selaku saksi dari pemerintah (termohon) di depan tujuh hakim MK yang diketuai Achmad Sodiki.
Menurut dia, seharusnya Kaltim berpikir sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh. Dengan begitu, daerah kaya sumber daya alam harus membantu daerah miskin.
Andy juga mempertanyakan alasan Kaltim minta dana bagi hasil lebih besar. Alasannya, Sinjai dengan dana perimbangan dari pusat saja mampu mampu memberikan pelayanan dasar masyarakat secara gratis di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal serupa juga disampaikan 5 saksi fakta lain yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM serta Departemen Keuangan selaku perwakilan pemerintah. M Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, menyatakan, jika permohonan Kaltim dikabulkan maka hal itu akan jadi prahara bagi daerah miskin. Sebab, jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) akan turun.
Sementara Hadi Purwanto yang mewakili Bupati Gunung Kidul menyebut tuntutan Kaltim yang didukung 17 daerah penghasil migas, akan memengaruhi pelayanan masyarakat di daerah bukan penghasil migas. "Oleh karenanya, kami mohon MK pertimbangkan dampaknya pada penurunan pendapatan daerah yang tak memiliki sumber daya alam," ucap Hadi.(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Upaya Pemerkosaan, Anggota Dewan dari PAN Didesak Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi